JAKARTA – Industri di Indonesia menghadapi dampak serius dari kenaikan harga gas menyusul berakhirnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).Dengan berakhirnya program ini, harga gas untuk tujuh sektor industri melonjak signifikan, mencapai US$ 16,67 per MMBTU dari tarif sebelumnya US$ 6 per MMBTU. Perubahan harga ini memicu reaksi dari berbagai pihak di sektor industri.
Perbandingan Harga Gas di Asia Tenggara
Menurut Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), dan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), harga gas regasifikasi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (US$ 4,5 per MMBTU), Thailand (US$ 5,5 per MMBTU), dan Vietnam (US$ 6,39 per MMBTU). Tingginya biaya ini menempatkan pelaku industri di Indonesia dalam posisi yang kurang kompetitif.
Alasan Kenaikan Harga
Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Fajriyah Usman, menegaskan bahwa penetapan harga gas regasifikasi ini dilakukan untuk menjamin stabilitas pasokan energi di tengah keterbatasan infrastruktur gas pipa di Indonesia. "Karakteristik gas regasifikasi LNG berbeda dengan gas pipa karena melalui proses pencairan, pengangkutan, dan regasifikasi yang memengaruhi struktur biaya," jelasnya kepada Kontan.co.id pada Senin, 13 Januari 2025.
Lebih lanjut, PGN mulai memanfaatkan gas regasifikasi LNG sejak pertengahan 2024 dengan pemanfaatan penuh dari tiga kargo LNG domestik. Harga regasifikasi LNG sendiri mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah, menambah lapisan kompleksitas terhadap dinamika harga.
Tantangan Pasokan Gas
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, menyoroti penurunan pasokan gas bumi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2025 di beberapa Wilayah Kerja seperti WK Corridor dan Pertamina EP Region 1. "SKK Migas berupaya menambah pasokan dari Wilayah Kerja Jabung dan South Sumatera," terangnya, mengisyaratkan langkah proaktif SKK Migas dalam menangani situasi ini.
Pandangan Sektor Industri
Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, menyebutkan bahwa tingginya harga gas regasifikasi sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur gas yang minim di Indonesia. Hal ini menyebabkan biaya produksi melonjak. "Masalahnya adalah minimnya infrastruktur gas di Indonesia, sehingga biaya produksi lebih tinggi," jelasnya.
Upaya Solusi: Perjanjian Tambahan Pasokan
Dalam upaya mengatasi tantangan ini, PGN pada Jumat, 10 Januari 2025 menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PetroChina International Jabung Ltd (PCJL). Perjanjian ini akan menambah pasokan sebesar 4.651 BBTU dari Blok Jabung, Jambi, yang efektif berlaku dari 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2026. Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, menegaskan pentingnya tambahan pasokan ini. "Tambahan pasokan ini esensial untuk mengatasi tantangan keterbatasan gas pipa. PGN juga tengah aktif mengupayakan sumber-sumber pasokan gas lainnya," ucapnya.
Dampak ke Depan
Kenaikan harga gas untuk industri di Indonesia dapat membawa dampak signifikan terhadap daya saing industri dalam negeri, terutama ketika harus bersaing dengan negara-negara tetangga dengan harga gas yang lebih rendah. Berbagai sektor industri diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi baru ini sementara pemerintah dan perusahaan energi mencari solusi jangka panjang untuk menstabilkan pasokan dan harga gas di masa depan.
Kondisi ini juga menuntut investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur gas yang lebih efisien dan terjangkau agar industri di Indonesia tetap kompetitif secara global.
Kenaikan harga gas yang terjadi seiring berakhirnya program HGBT membawa efek domino terhadap sektor industri di Indonesia, dari daya saing hingga keberlanjutan pasokan energi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta lembaga terkait untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.