JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengajukan usulan strategis untuk menyelesaikan masalah transportasi yang dihadapi penghuni perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). MTI merekomendasikan agar pemerintah menyediakan layanan transportasi umum yang terintegrasi bagi sekitar 1.300 perumahan yang terkoneksi langsung dengan Jakarta. Usulan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal solusi transportasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI, ketersediaan angkutan umum terintegrasi seperti KRL atau transportasi massal lainnya sangat diperlukan oleh penduduk perumahan. "Warga perumahan itu disediakan angkutan umum dan dibantu juga dengan KRL," jelas Djoko dalam sebuah konferensi di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.
Rencana MTI menyarankan agar minimal ada layanan transportasi massal pada waktu-waktu krusial, yakni pagi dan sore hari. Layanan ini diharapkan dapat memfasilitasi para komuter untuk menuju Jakarta pada pagi hari dan mengantar mereka kembali ke perumahannya masing-masing pada sore hari. Contohnya, seperti model angkutan Jabodetabek Residence (JR) Connection yang sudah berjalan.
Djoko juga menyoroti fenomena rumah-rumah yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo namun kini banyak ditinggalkan penghuninya. Hal ini menurutnya bukan disebabkan oleh kualitas rumah, tetapi lebih pada kurangnya akses yang memadai terhadap transportasi umum. “Kondisi rumah-rumah yang dibangun ini sebenarnya layak, tetapi karena tidak ada angkutan umum, banyak yang tidak dihuni,” tambahnya.
Terintegrasi Moda Transportasi, Perumnas Laris Manis
Ia menegaskan bahwa keberadaan angkutan umum bukan hanya sebagai solusi atas kemacetan lalu lintas, tetapi juga sebagai upaya mengurangi polusi udara serta menekan angka kecelakaan. Selain itu, akses transportasi umum juga berpotensi menstabilkan tingkat inflasi di daerah, mengingat transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan tingkat inflasi.
Senada dengan hal tersebut, pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, juga menunjukkan pentingnya pengintegrasian transportasi publik di sekitar kawasan perumahan. Menurut Nirwono, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama saat menentukan lokasi pemukiman dalam program pembangunan tiga juta rumah. “Transportasi publik yang terintegrasi bisa menjadi alasan bagi masyarakat untuk mau menghuni rumah-rumah yang dibangun pemerintah," ungkap Nirwono.
Nirwono menekankan bahwa transportasi publik yang efisien dapat memperkuat daya tarik perumahan baru sekaligus meningkatkan mobilitas dan efisiensi waktu bagi penghuninya. Terintegrasinya moda transportasi bisa menarik minat masyarakat untuk kembali dan menetap di rumah-rumah itu, seiring dengan meningkatnya kualitas hidup yang ditawarkan.
Permasalahan rendahnya kualitas dan ketersediaan layanan angkutan umum perkotaan disebut Djoko sebagai ancaman yang bisa menurunkan jumlah angkutan yang beroperasi. Oleh karena itu, mengoptimalkan layanan transportasi umum dan integrasinya dengan pemukiman menjadi langkah krusial yang harus diambil segera.
Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan dan perencanaan transportasi, diharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan program yang berbasis kebutuhan nyata warga perumahan Bodetabek. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan ini.
Melalui usulan MTI ini, diharapkan pemerintah mampu memberikan perhatian yang lebih dan tindakan konkrit dalam penyediaan transportasi umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Bodetabek ke Jakarta.
Dengan demikian, langkah nyata dan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menghadirkan solusi transportasi yang tepat bagi masyarakat Bodetabek.