JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan peluang kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) untuk mengembangkan koperasi melalui kemitraan dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha lokal.
Menurut Agus, langkah tersebut bertujuan mendorong kemandirian lapas dan rutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai serta menghadirkan manfaat bagi warga binaan dan masyarakat sekitar.
"Saya juga minta para kalapas, karutan untuk menggandeng pengusaha lokal yang keuntungannya juga nanti dibagi dengan investor, kemudian kooperasi, termasuk kepada petugas yang ditugaskan untuk menjaga," kata Agus saat menghadiri kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi sarana asimilasi serta edukasi di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.
Agus menjelaskan sejak awal menjabat sebagai Menteri Imipas, dirinya telah mencanangkan transformasi di bidang pemasyarakatan dengan terlebih dahulu memetakan berbagai persoalan yang ada.
Ia mengaku saat itu menekankan tiga hal utama kepada jajaran, yakni peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian pelatihan kerja bagi warga binaan agar memperoleh premi, serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Agus, sebelum dirinya bertugas di Kementerian Imipas, pengelolaan bahan makanan pemasyarakatan masih diatur secara terpusat sehingga pengusaha dari luar daerah dapat mengelola kebutuhan pangan di wilayah lain.
"Sejak 2026 saya sudah minta Dirjen Pemasyarakatan melaporkan apakah semua (bama lapas/rutan) sudah dikelola pengusaha lokal," ujarnya.
Ia meminta pengelolaan bahan makanan oleh pengusaha lokal tetap dipertahankan agar kewenangan tersebut tidak kembali ditarik ke tingkat pusat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal melalui anggaran yang dialokasikan negara untuk pemasyarakatan.
"Sekaligus anggaran itu bisa memutar ekonomi di daerah. Karena kecilnya itu kan relatif tergantung daripada jumlah warga binaan dan tahanan yang menjadi tanggung jawab pemasyarakatan," katanya.
Agus menilai dukungan terhadap ketahanan pangan daerah dapat semakin optimal jika anggaran yang ada dimanfaatkan secara produktif oleh masing-masing wilayah.
"Pada saat itu kantin juga banyak yang main Pak!, ada keluarga pejabat. Tapi sekarang sudah enggak," ungkap Agus.
Saat ini, kata dia, pengelolaan kantin kering, kantin basah, hingga wartel di lapas dan rutan telah diserahkan kepada koperasi yang beranggotakan seluruh pegawai pemasyarakatan.
"Jadi keuntungannya dinikmati oleh pegawai. Dari situ aja sebenarnya ini sudah sejahtera ya. Artinya semuanya sudah kami serahkan kepada daerah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga mengingatkan seluruh jajaran pemasyarakatan agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan sehingga tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Agus menegaskan dirinya telah memberikan peringatan pada 5 Mei agar menghentikan berbagai praktik yang tidak semestinya, namun masih ditemukan kejadian serupa pada 5 Juni.
"Jangan, nanti saya ingatkan kayak bulan yang lalu. 5 Mei itu saya ingatkan stop berhenti. Tapi 5 Juni ada kejadian," ungkapnya.
"Saya minta di jajaran pemasyarakatan tolong yang masih aneh-aneh berhenti. Sudah kami kasih semuanya sama teman-teman di pemasyarakatan," sambung Agus.
Ia juga mendorong kepala lapas dan kepala rutan memanfaatkan keuntungan koperasi maupun wartel untuk mengembangkan unit usaha baru yang produktif.
Menurut dia, keuntungan yang selama ini dibagikan kepada anggota dapat digunakan untuk mengembangkan usaha penyediaan bahan makanan, pertanian, maupun peternakan guna memenuhi kebutuhan pemasyarakatan.
Sebagai contoh, kebutuhan telur ayam di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat mencapai sekitar 28 ton per bulan, sementara pasokan dari program ketahanan pangan lapas baru mampu memenuhi sekitar 14 ton.
"Untuk kebutuhan intern pemasyarakatan masih ada 15 ton lagi. Artinya peluang yang bisa diambil dari pemanfaatan keuntungan tiap bulan itu jangan terus dibagi supaya keuntungannya makin banyak titik untungnya," katanya.
Agus mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga tidak lagi tergoda melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
"Udahlah nanti kena "obrak" abis semua. Menurut saya tolong hentikan hal-hal itu. Supaya kita semua terhindar. Ingat, rekan-rekan punya keluarga yang tentunya harus dijaga kehormatannya sehingga tidak menjadi korban yang tidak perlu," kata Agus.