JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja apabila target pembangunan 80.000 unit KDKMP tercapai pada tahun 2029.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
KDKMP diharapkan menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta membuka jutaan peluang kerja baru di seluruh Indonesia.
Penguatan aktivitas ekonomi berbasis koperasi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa KDKMP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung sehingga tidak relevan jika disamakan dengan program lain yang bergantung pada pembiayaan negara.
“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun seusai menghadiri peluncuran buku Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo di Universitas Paramadina, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, skema pembiayaan KDKMP dirancang melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya.
Misbakhun menjelaskan bahwa program yang baru berjalan pada tahun ini masih berfokus pada kualitas operasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan unit yang telah dibangun, operasionalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan usaha koperasi.
“Kan ini baru berjalan, baru tahun ini KDMP itu dijalankan. Pak Ferry (Menteri Koperasi Ferry Juliantono) mengatakan ada 11.000 yang sudah dibangun, kemudian dioperasionalkannya baru 1.000 dan ini kan harus kualitatif bukan kuantitatif,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun menilai KDKMP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi rakyat dari praktik distribusi yang tidak sehat.
“Koperasi itu sebagai bentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi kemasyarakatan. KDMP menjadi sebuah kebijakan negara, dioperasionalkan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan oleh negara tapi untuk kepentingan masyarakat yang luas,” tuturnya.