JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka memperkokoh tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Dia menegaskan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) ialah inovasi yang tak sekadar memicu efisiensi pemanfaatan anggaran, melainkan juga memperkokoh tata kelola program yang bersih serta terbebas dari korupsi.
"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan penuturannya, setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan dalam Program BSPS wajib dapat dipertanggungjawabkan serta dipantau secara transparan oleh seluruh pihak yang terlibat.
"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kami bisa berkeadilan untuk rakyat," katanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengutarakan hal tersebut saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 bagi wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Dalam momentum yang sama, Kementerian PKP turut menyelenggarakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang memprioritaskan asas transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pemakaian anggaran negara.
Penyelenggaraan PTT di Kelurahan Kalianyar berjalan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto.
Melalui proses itu, warga penerima stimulus memilih penyedia material bangunan secara terbuka, dengan toko yang berpartisipasi dalam proses pemilihan di antaranya Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Lewat mekanisme tersebut, didapatkan efisiensi anggaran berkisar Rp9 juta.
Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mencatatkan lonjakan signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Keseluruhan alokasi BSPS di DKI Jakarta menembus 5.659 unit rumah, melonjak drastis dari 158 unit pada tahun sebelumnya.
Dari kuota tersebut, sebanyak 5.359 unit didistribusikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit bagi kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.
Khusus di wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS menyentuh angka 1.350 unit rumah. Sementara itu, hasil pendataan dan verifikasi memperlihatkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi target program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.
Untuk Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora sendiri memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.
Ara pun mengutarakan apresiasi kepada segenap jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah berupaya optimal dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga eksekusi Program BSPS di lapangan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Lewat realisasi Program BSPS serta sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berkomitmen menjamin stimulus hunian ini tepat sasaran, menaikkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bersih dari tindakan korupsi.