JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono optimistis bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat berfungsi sebagai penggerak anyar bagi roda perekonomian nasional, utamanya di kawasan pesisir.
Ia menilai program ini sanggup mengubah desa nelayan menjadi daerah yang produktif, modern, serta kompetitif, sekaligus menyokong pemerataan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026), Trenggono mengutarakan bahwa pembangunan di sektor kelautan dan perikanan wajib diawali dari wilayah perdesaan pesisir sebagai sentra ekonomi baru yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu strategi transformasi desa nelayan menjadi kawasan produktif dan modern, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dengan proyeksi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 16,2 persen," ujar Trenggono.
Ia memaparkan bahwa penerapan KNMP sudah berjalan semenjak 2023 lewat proyek percontohan di Kampung Samber-Binyeri yang memperlihatkan capaian berarti.
Agenda tersebut sukses mendongkrak kesejahteraan melalui kenaikan nilai tukar nelayan hingga 113,2 persen, angka penjualan ikan sebesar 47 persen, serta volume hasil tangkapan mencapai 103 persen.
Ia menyebutkan, peningkatan itu berimbas pada melonjaknya pendapatan nelayan hingga 78 persen.
Bukan itu saja, jangkauan pasar untuk produk perikanan kian meluas hingga ke Bitung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan jumlah distribusi total menyentuh 295 ton. Malahan, mayoritas hasil produksi saat ini sudah menembus pasar ekspor.
"Dulu penjualannya hanya di pasar lokal, sekarang sudah hampir 90 persen ekspor," ujarnya.
Trenggono mengimbuhkan bahwa proses pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dilaksanakan lewat tiga tahapan utama, yakni pemantapan produktivitas, peningkatan kualitas, serta keberlanjutan.
Di fase keberlanjutan, warga pesisir dipandu untuk melakukan diversifikasi bisnis lewat penguatan budidaya laut yang dipandang mempunyai prospek besar.
Ia berpendapat, skema bisnis KNMP dikonsep supaya nelayan tidak sekadar bertumpu pada kegiatan menangkap ikan, melainkan juga memperoleh sokongan modal, sarana operasional, hingga akses pasar domestik serta ekspor.
Saat ini ia mengatakan terdapat 65 KNMP yang tengah dalam tahapan pembenahan operasional, dan pada tahun ini instansinya secara pararel berniat mendirikan 1.269 kampung nelayan di seantero wilayah Tanah Air.
Ia pun mengutarakan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan Astacita Presiden, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Oleh sebab itu, instansinya menerapkan strategi ekonomi biru lewat sejumlah program kunci, yaitu perluasan area konservasi laut, sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penguatan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanggulangan sampah plastik di perairan.
Ia menegaskan bahwa wilayah konservasi laut menjadi pijakan krusial demi menjaga kelestarian sumber daya kelautan di masa depan.
Di luar program KNMP, pemerintah turut memacu penguatan budidaya ikan darat tematik sampai 40 ribu titik yang tersebar di 500 kawasan. Agenda ini dinilai taktis untuk mengerek produksi protein nasional tanpa memicu tekanan baru pada kawasan hutan serta lahan.
Pada sektor pergaraman, KKP membidik lonjakan produksi garam kualitas industri lewat agenda swasembada garam yang dijalankan melalui metode ekstensifikasi dan intensifikasi.
Agenda tersebut diproyeksikan bisa memasok garam dengan kadar NaCl di atas 97 persen berkisar 400 ribu ton per tahun guna memenuhi kebutuhan sektor industri nasional yang selama ini masih bergantung pada impor sekitar 2,7 juta ton per tahun.
Sementara itu, pemerintah juga terus mematangkan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur, sebagai pusat budidaya udang modern dari sektor hulu sampai hilir, sekaligus mengekssekusi revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas berkisar 14.090 hektare yang dipadukan dengan pemulihan mangrove.
Pemerintah ia katakan bakal menjalankan modernisasi pada 4.582 unit kapal perikanan demi mengatrol daya saing sektor penangkapan ikan sekaligus menaikkan pendapatan negara lewat devisa, pajak, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).