JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci utama agar tenaga kerja Indonesia mampu menghadapi pergeseran lanskap dunia kerja yang bergulir kian cepat.
Transformasi dunia kerja tersebut, lanjutnya, merupakan dampak dari cepatnya laju digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau (green economy).
Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai bahwa proses transformasi dunia kerja ini telah mengubah kebutuhan kompetensi sekaligus melahirkan berbagai macam variasi pekerjaan baru.
Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan strategis yang dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara aspek kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Dalam konteks inilah, kebijakan pasar kerja aktif memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan ini harus mampu menjadi jembatan untuk menyelaraskan ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang bergerak dinamis,” kata Afriansyah.
Sebagai langkah nyata untuk menghadapi tantangan tersebut, Wamenaker menegaskan lima poin prioritas yang perlu diakselerasi bersama, yakni memperkuat program reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan industri, mewujudkan pasar kerja yang inklusif, serta memperkuat dialog sosial dan kolaborasi multipihak.
Selain itu, diperlukan pula modernisasi layanan ketenagakerjaan melalui bimbingan karier dan digitalisasi informasi pasar kerja, serta memperkuat berbagai program pasar kerja yang mendukung pencari kerja dan kewirausahaan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi tersebut,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Afriansyah mengatakan Kemnaker juga terus memperluas jejaring kolaborasi di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Sebagai focal point ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM), ia menilai Indonesia berperan aktif dalam mengoordinasikan kerja sama ketenagakerjaan kawasan serta mengawal lahirnya berbagai dokumen strategis.
Beberapa di antaranya adalah ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work dan ASEAN Labour Ministers' Statement on the Future of Work.
Sejalan dengan berbagai upaya tersebut, ia menilai kebijakan dan kolaborasi perlu didukung oleh kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.
“Regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup tanpa hadirnya kepemimpinan yang transformatif. Masa depan dunia kerja menuntut para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki empati, ketangkasan, dan visi yang mampu menginspirasi perubahan di dalam organisasinya,” ujarnya.