JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengutus tim menuju Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil guna memantau insiden bentrokan antarwarga di Kecamatan Adonara Timur yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.
Kementerian HAM bakal melakukan koordinasi intensif dengan jajaran terkait demi mengawal penuntasan bentrokan tersebut agar berjalan lancar.
“KemenHAM menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para tokoh masyarakat untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung secara damai, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).
Pigai menjelaskan bahwa proses pemantauan bakal dijalankan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT bersama Staf Khusus Menteri. Upaya ini dilakukan untuk memetakan situasi secara utuh pascaterjadinya konflik di sana.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dipakai untuk memetakan opsi serta tindakan taktis yang diperlukan dalam mendorong terciptanya perdamaian di wilayah konflik.
Menurut pandangannya, penuntasan pertikaian di Adonara tidak boleh semata-mata bertumpu pada koridor hukum pidana, melainkan wajib menyentuh sisi adat setempat.
“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” kata Natalius.
Ia menaruh harapan besar agar pertikaian di Adonara bisa secepatnya dirampungkan supaya keadaan wilayah kembali aman dan tenteram.
“KemenHAM RI juga berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal,” imbuhnya.
Sebelumnya, pertikaian berdarah yang melibatkan warga Desa Narasaosina dan Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, diduga kuat bermula dari cekcok mengenai batas lahan serta hak atas tempat pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) B Pelopor Satuan Brimob Polda NTT AKP Antonio Cortareal membenarkan bahwa perdebatan lahan itu memicu bentrokan yang berulang kembali pada Sabtu (18/7/2026).
"Masalah batas tanah dan klaim sepihak lokasi tanah (untuk) Kopdes Merah Putih," ujar Antonio saat dihubungi, Minggu (19/7/2026).
Dampak dari kerusuhan masif antarkelompok warga tersebut mengakibatkan sedikitnya 3 orang tewas, 5 warga mengalami luka fisik, serta 20 unit tempat tinggal hangus terbakar.
Antonio belum membeberkan lebih jauh perihal detail program pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di area yang menjadi sengketa itu.
Ia menginformasikan bahwa sebanyak 1 peleton anggota kepolisian dari Markas Komando Brimob Maumere telah diterjunkan ke lokasi demi mempertebal keamanan di kawasan Adonara.