JAKARTA - Pemerintah bersama DPR sepakat mengucurkan penambahan anggaran bagi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) demi menopang operasional layanan penyeberangan perintis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan bahwa kesepakatan yang diambil saat rapat perwakilan pemerintah bersama pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin, ditujukan guna mendukung kelancaran moda transportasi kawasan daerah.
“Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni. Tadi langsung bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal tersebut,” kata dia yang ditemui usai rapat.
Penyaluran dana tambahan ini ditempuh lewat mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun berjalan. Proses pengusulan tersebut dipercepat lantaran menyangkut kebutuhan mendasar warga, utamanya pada wilayah perintis dan kawasan tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).
Di samping itu, Mensesneg mengimbuhkan bahwa forum rapat turut mengesahkan skema alternatif pendanaan untuk Perum DAMRI.
Pengajuan dana tambahan juga disodorkan Kementerian Perhubungan dengan nominal Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun. Walau demikian, usulan dana tersebut masih akan dirinci kembali oleh pihak Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Di luar urusan anggaran, menurut Prasetyo, jajaran pemerintah serta DPR turut mencermati persoalan administratif supaya alur pengerjaan birokrasi tidak sampai mengganggu pelayanan bagi masyarakat umum.
Unsur pemerintah yang menghadiri pertemuan tersebut di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Direktur Operasional (COO) BPI Danantara Dony Oskaria.
Sementara itu, jajaran parlemen diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran perwakilan Komisi V yang membidangi lingkup infrastruktur serta transportasi daerah.