JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeberkan kisah di balik layar tatkala merumuskan kebijakan skema ekspor satu pintu khusus untuk komoditas-komoditas strategis, yang diniatkan sebagai perisai penekan praktik manipulasi dagang serta kebocoran devisa negara yang selama ini dirasa sangat merugikan.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prabowo di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih sewaktu memimpin jalannya Sidang Kabinet Paripurna yang bertempat di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (20/7/2026).
Menurut penjelasan Prabowo, gagasan tersebut tercetus selepas pihak pemerintah menggelar forum musyawarah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang turut melibatkan jajaran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beserta segenap tim ekonomi pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Untuk mengatasi segala praktik under invoicing dan laporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kami. Kami telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat di bidang ekonomi," kata Prabowo.
Di dalam forum rapat terbatas kala itu, Prabowo mengaku sempat meminta pandangan terbuka dari seluruh peserta mengenai langkah tegas yang perlu ditempuh guna memutus rantai kebocoran devisa negara yang menurut kalkulasinya telah berlangsung menahun.
"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa kami mau teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kami dari sumber daya kami, mau kami teruskan? Mereka bilang, 'Tidak bisa Pak, jangan kami teruskan'," ujarnya.
BACA JUGA Bahlil Klaim Devisa Ekspor Batu Bara Capai US$15 Miliar pada Semester I/2026 Isuzu Perkuat Basis Ekspor Ekspor 1 Pintu Mulai September 2026
Berdasarkan hasil perundingan intensif tersebut, lanjut Prabowo, mengapunglah usulan konkret agar pemerintah segera memberlakukan sistem pengawasan ekspor satu pintu terhadap seluruh komoditas andalan yang bersumber langsung dari kekayaan alam Nusantara.
"Bagaimana caranya tidak kami teruskan? Maka diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," tuturnya.
Kepala Negara kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya segenap komoditas strategis merupakan hak milik mutlak kekayaan nasional yang wajib dikelola secara maksimal semata-mata demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Dan saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia," tegas Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat membeberkan bahwa pelbagai praktik lancung seperti under invoicing, transfer pricing, aksi penyelundupan, hingga pemalsuan dokumen perdagangan telah mengakibatkan aset kekayaan Indonesia tersedot ke luar negeri hingga menyentuh angka ratusan miliar dolar AS per tahunnya.
Merujuk pada kondisi tersebut, saat ini pihak pemerintah tengah berfokus membenahi tata kelola sektor perdagangan serta perniagaan ekspor agar perolehan devisa negara yang bersumber dari optimalisasi kekayaan alam dapat terjaga dengan baik.
Sebagai catatan ke belakang, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat memimpin rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih serta komisioner KSSK di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa (5/5/2026).
Agenda pertemuan tersebut secara spesifik menyoroti evaluasi perkembangan kondisi perekonomian nasional serta tingkat ketahanan sektor keuangan, termasuk memonitor pergerakan dinamika pasar modal di tengah tekanan situasi global.