JAKARTA — Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merumuskan tiga fokus utama dalam pengembangan literasi serta inklusi keuangan syariah agar arah kebijakannya menjadi jauh lebih terarah, optimal, berkesinambungan, dan memberikan dampak luas bagi perekonomian masyarakat.
Topik pembahasan tersebut diangkat oleh pihak OJK dalam agenda rapat Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) tahun 2026 yang bertempat di kantor OJK pada hari Senin (20/7/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengemukakan bahwa forum POKJA LIKS pada tahun ini akan menitikberatkan perhatian pada tiga pilar agenda utama.
Pilar pertama yaitu menyusun formulasi strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berlandaskan basis data, transformasi digitalisasi, serta tingkat kebutuhan riil masyarakat.
“Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, perlindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antar-pihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” tutur Dicky dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
POKJA LIKS, kata Dicky, tidak hanya menjadi forum koordinasi. Namun, juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan menghadirkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Selain itu, lanjutnya, OJK menaruh harapan besar agar program-program yang dijalankan tersebut mampu mendongkrak tingkat partisipasi aktif masyarakat luas dalam memanfaatkan produk-produk jasa keuangan syariah.
BACA JUGA Dana SAL di Himbara Jadi Pembahasan KSSK-DPR, OJK: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi Prudential Syariah: Inflasi Medis hingga Tekanan Daya Beli jadi Tantangan Asuransi Syariah Outlook Asuransi Syariah 2026 Masih Cerah, Meski Kontribusi Terus Tergerus
“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan perlindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen,” ucapnya.
Di dalam kesempatan yang bersamaan, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK sekaligus bertindak sebagai Koordinator Utama POKJA LIKS, M. Ismail Riyadi, turut memaparkan bahwa sejak resmi dibentuk pada tahun 2024 lalu, POKJA LIKS telah menunjukkan peranan yang sangat aktif dalam merumuskan beragam program edukasi serta perluasan inklusi keuangan syariah.
Eksistensi peran aktif tersebut dihadirkan agar sektor industri keuangan syariah mampu merespons secara adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.
“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri,” kata Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa implementasi dari program-program literasi dan inklusi keuangan syariah dinilai masih memerlukan upaya pengembangan secara berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan aspek pemerataan jangkauan geografis, kesinambungan program jangka panjang, serta konversi pemahaman teoretis menjadi tindakan nyata dalam menggunakan produk layanan keuangan syariah.