JAKARTA - Wacana pemberlakuan program B50 atau bahan bakar campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar dipandang masih menjumpai beberapa kendala di kawasan Sumatra Selatan.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumatra Selatan (Gapki Sumsel) Alex Sugiarto mengungkapkan bahwa secara garis besar penerapan B50 berpeluang mendatangkan pengaruh positif bagi sektor industri sawit lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut sanggup memelihara kestabilan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Alasannya, lonjakan permintaan crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan biodiesel bakal memacu kenaikan harga pembelian TBS hingga menyentuh level petani.
Di samping itu, jaminan penyerapan hasil panen pun akan semakin kuat lantaran kebutuhan bahan baku biodiesel bagi B50 mendongkrak tingkat penyerapan pasar domestik atas produksi sawit. Melalui skema tersebut, kalangan industri juga tidak terlalu bertumpu pada naik turunnya dinamika pasar global.
"Dengan luas perkebunan sekitar 1,23 juta hektare, Sumsel berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan B50 karena sawit merupakan salah satu komoditas utama di daerah ini," ujar Alex, Rabu (22/7/2026).
Kendati demikian, ia berpandangan bahwa Sumsel masih memerlukan upaya peningkatan produktivitas lahan perkebunan serta penguatan hilirisasi agar nilai tambah sektor industri sawit tetap tertinggal di daerah.
Alex memaparkan lebih lanjut, Indonesia selaku produsen sawit nomor wahid di muka bumi pun masih menjumpai batu sandungan dalam realisasi B50, utamanya yang bersinggungan dengan aturan pungutan ekspor.
Menurutnya, manakala pemasukan dari sektor pungutan ekspor menyusut akibat merosotnya kuota ekspor, kemudian negara kembali mengerek tarif pungutan ekspor guna mendanai program biodiesel, situasi semacam itu justru dikhawatirkan menekan harga CPO di pasaran domestik.
"Karena itu, keberhasilan implementasi B50 dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit sangat bergantung pada arah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya terkait pungutan ekspor dan pengelolaan dana sawit," pungkasnya.