JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi tonggak awal perbaikan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah kini meyakini bahwa kebutuhan anggaran program tersebut dapat ditekan dari proyeksi awal seiring adanya perbaikan manajemen tata kelola, penerapan digitalisasi sistem, serta validasi ulang terhadap data penerima manfaat.
Rasa optimis tersebut muncul bersamaan dengan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang harus mundur demi menjalani pengobatan sakit jantung di luar negeri. Pelantikan itu dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
Pergeseran tampuk pimpinan tersebut bukan sekadar pergantian figur semata. Pemerintah memandangnya sebagai momentum krusial guna membenahi fondasi tata kelola program bernilai ratusan triliun rupiah yang bakal menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia.
Pada hari pertama bertugas, Sudaryono langsung memimpin rapat internal di Kantor BGN. Titik berat utamanya ialah membereskan tata kelola MBG yang selama ini dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Dia mengakui adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan program tersebut. "Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain," katanya usai dilantik di Istana Negara.
Bagi Sudaryono, pembenahan manajemen tidak cukup ditempuh lewat pergantian pejabat saja. Pola kerja yang tadinya masih dijalankan secara manual akan diarahkan menjadi berbasis digital supaya setiap tahapan dapat dipantau secara terbuka. "Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.