JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Kehakiman Jepang Hiraguchi Hiroshi. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama ketenagakerjaan antarnegera sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di pasar kerja global.
"Kerja sama ini bukan sekadar membuka akses pekerjaan di luar negeri, tetapi juga membangun sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Kedua belah pihak membahas langkah percepatan penyelesaian Memorandum of Cooperation (MoC) Employment Skill Development Program (ESDP) serta perpanjangan MoC Specified Skilled Worker (SSW) sebagai payung hukum penguatan kerja sama ketenagakerjaan.
Dalam agenda tersebut, Indonesia mengusulkan agar proses alih status peserta ESDP menuju skema SSW diatur lebih jelas serta transparan demi memberikan kepastian karier bagi pekerja Indonesia di Jepang.
Menko Muhaimin turut memaparkan program SMK Go Global, sebuah inisiatif pemerintah untuk mencetak lulusan sekolah kejuruan yang berdaya saing tinggi dan sesuai standar kebutuhan pasar kerja internasional.
Menurutnya, penguatan keahlian sejak masa sekolah menjadi kunci utama agar generasi muda siap mengisi posisi tenaga kerja terampil di ranah global.
Pihak Indonesia juga menyampaikan usulan agar Pemerintah Jepang mempertimbangkan skema keringanan biaya visa bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menempuh jalur resmi.
Kebijakan ini dipandang krusial agar beban biaya penempatan tetap terjangkau, sehingga memicu lebih banyak calon pekerja memilih jalur yang legal, aman, dan terlindungi.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi fasilitas Test Center SSW, terutama di kawasan yang menjadi basis calon pekerja migran terbesar guna memperluas jangkauan akses sertifikasi.
Muhaimin menegaskan Kemenko PM akan terus memperkuat keterpaduan antarlembaga demi memastikan kemitraan internasional ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
"Yang ingin kami bangun bukan hanya akses bekerja di luar negeri, tetapi sebuah ekosistem pemberdayaan yang menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, terlindungi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya," kata Muhaimin Iskandar.