JAKARTA - Pemerintah secara resmi mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) yang mencakup program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap yang ketiga dengan alokasi periode pencairan Juli hingga September 2026. Proses distribusi dana bantuan sosial PKH dan BPNT kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mulai dieksekusi sejak tanggal 20 Juli 2026 yang lalu.
Kepastian mengenai kelanjutan proses penyaluran bansos tersebut sebelumnya telah diumumkan secara terbuka oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Gus Ipul menerangkan bahwa merujuk pada hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat sejumlah KPM eksisting yang tetap mempertahankan haknya sebagai penerima bansos, namun ada pula sebagian KPM yang dipastikan tidak lagi menerima bantuan.
Di samping itu, tercatat pula adanya penambahan nama-nama penerima baru, di mana seluruh perubahan status kepesertaan ini sepenuhnya bergantung pada dinamika proses pemutakhiran data DTSEN yang telah dijalankan sebelumnya.
Rangkaian prosedur pemutakhiran data tersebut dieksekusi secara berjenjang, dimulai dari tingkat pengurus RT/RW setempat, kemudian dilanjutkan ke operator data di tingkat desa atau kelurahan, melalui mekanisme forum musyawarah desa, lalu diteruskan ke kantor Dinas Sosial kabupaten/kota, sebelum akhirnya disahkan secara resmi oleh kepala daerah (Bupati atau Wali Kota) untuk kemudian diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari pihak Kemensos, data terpadu tersebut kemudian diteruskan kepada Badan Pusat Statistik (Pusat/BPS) guna menjalani proses verifikasi serta validasi lanjutan. Selanjutnya, setiap rentang waktu tiga bulan sekali, data hasil pemutakhiran yang telah selesai diverifikasi itu akan diserahkan kembali ke Kemensos untuk dijadikan landasan operasional penyaluran bansos.
“Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Gus Ipul.
Pencairan Bansos
Gus Ipul turut menyatakan bahwa pihak pemerintah berencana untuk segera melaksanakan program uji coba atau pilot project terkait alternatif skema penyaluran bansos melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di 900 titik lokasi.
Rencana tersebut dipaparkannya saat menjabarkan rancangan strategi terintegrasi bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dalam forum Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang bertempat di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (28/7/2026).
"Ini kami akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kami lihat dan simulasikan. Kami akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan," kata Gus Ipul.
Ia memaparkan bahwa selama kurun waktu sebelumnya, mekanisme distribusi penyaluran bansos lazimnya dijalankan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) atau melalui PT Pos Indonesia.
Ke depannya, Kementerian Sosial berkeinginan untuk mendekatkan titik akses pencairan dana bantuan ini secara langsung hingga ke wilayah perdesaan melalui fasilitas KDMP.
Meskipun demikian, pelaksanaan uji coba di gerai KDMP ini dipastikan tidak akan merombak ataupun mengubah regulasi mekanisme hukum yang sudah berjalan saat ini. Bank-bank yang tergabung dalam Himbara akan tetap diberikan penugasan untuk membuka layanan perwakilan resmi berupa agen bank di area gerai KDMP, sehingga kendali atas data administratif penerima manfaat akan senantiasa dipegang dan diproses secara langsung oleh pihak perbankan penyalur.
Jenis bantuan sosial yang disalurkan sendiri terdiri atas dua kategori utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bansos Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Ia menegaskan secara tegas bahwa tidak akan ada kebijakan pengalihan alur distribusi secara penuh. PT Pos Indonesia tetap memegang peranan krusial yang tidak tergantikan, khususnya untuk menjangkau kelompok target sasaran masyarakat yang bermukim di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta para penerima manfaat dengan kondisi khusus tertentu, seperti warga lanjut usia (lansia) maupun penyandang disabilitas berat, di mana petugas PT Pos bertugas mengantarkan paket bansos langsung ke tempat tinggal mereka masing-masing.
"KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses," jelas Gus Ipul.
Ia menerangkan lebih lanjut bahwa ke depannya akan tersedia dua opsi pilihan mekanisme. Pertama, pihak perbankan akan membuka titik agen mandiri di masing-masing gerai KDMP. Opsi kedua, apabila di kemudian hari telah terjadi perubahan regulasi resmi, terbuka kemungkinan penyaluran dana dapat langsung dialirkan melalui KDMP.
"Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara," ujarnya.