JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mendorong penguatan kepemimpinan serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk skala desa.
"Kepemimpinan perempuan perlu terus diperkuat dan didukung dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan ekosistem yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Dengan dukungan tersebut, perempuan dapat semakin berperan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di lingkungannya. Perluasan kesempatan bagi perempuan dapat dimulai dengan memperluas kesempatan perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan di tingkat desa," kata Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan sewaktu menggelar pertemuan audiensi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, kedua pihak turut mendiskusikan peningkatan partisipasi dan kemampuan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu.
Menurut Veronica Tan, kelompok perempuan harus memperoleh ruang yang seimbang guna berpartisipasi dalam dinamika demokrasi, baik sebagai pemilih maupun dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu.
"Penguatan keterwakilan dan kapasitas perempuan dalam penyelenggara pemilu merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi," kata Wamen PPPA itu.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian bakal mengkaji aturan terkait pemerintahan desa demi menemukan peluang perbaikan regulasi yang menopang kepemimpinan perempuan di ranah desa.
"Pada prinsipnya, kami mendukung penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Pemerintah daerah perlu terus memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan, sehingga potensi perempuan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan di daerah," kata Tito.
Selanjutnya, Kementerian PPPA bersama Kemendagri akan mengoptimalkan koordinasi serta langkah konkret sesuai wewenang tiap-tiap instansi, termasuk mempererat sinergi dengan KPU dan Bawaslu serta meninjau regulasi tentang pemerintahan desa.
Upaya ini diharapkan mampu memperluas ruang keterlibatan perempuan pada porsi kepemimpinan dan penentuan kebijakan, sekaligus menyokong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif serta pembangunan yang berkelanjutan.