JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan bahwa 18 program strategis daerah tengah berjalan sesuai rencana berkat adanya pendanaan dari Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar Armizoprades menuturkan bahwa total tambahan alokasi TKD yang diterima Sumbar adalah Rp534,98 miliar. Sebanyak Rp258,45 miliar di antaranya dikelola oleh BMCKTR guna membiayai 18 program strategis di berbagai wilayah Sumbar.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kegiatan dari tambahan dana TKD tersebut sudah dimulai. Per 31 Juli 2026, realisasi keuangan tercatat di angka Rp20,8 miliar atau 8,06%, sedangkan realisasi fisik mencapai 20,53%.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06% dan realisasi fisiknya sebesar 20,53%,” katanya, Senin (10/8/2026).
Armizoprades memaparkan bahwa dana tersebut diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung ke masyarakat. Cakupan programnya meliputi peningkatan sistem air minum, TPA Regional Payakumbuh, sistem drainase, rehabilitasi serta rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan dan penggantian jembatan, pemeliharaan rutin, pengadaan Jembatan Bailey, hingga penguatan tata ruang.
Dari total alokasi, porsi terbesar digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi senilai Rp104,39 miliar, rekonstruksi jalan provinsi Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, dan pemeliharaan rutin jalan provinsi Rp15,85 miliar.
Ia menyatakan secara umum progres pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Persentase realisasi fisik sekitar 20% bukan cerminan keterlambatan, melainkan akibat tahapan administrasi, pengadaan, dan teknis yang wajib dilalui sesuai regulasi.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20% bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Kami optimistis, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” tegasnya.
Menurutnya, pengerjaan di lapangan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya memohon pengertian dan dukungan agar pembangunan berjalan lancar.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas,” tutupnya.