JAKARTA — Pihak pemerintah bakal mulai membatasi alokasi pembelian BBM subsidi sepanjang kurun beberapa bulan ke depan. Orientasi pembatasan konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite ini hendak menyasar kelompok masyarakat skala desil 10 terlebih dahulu.
Sebagai informasi, klasifikasi desil 10 menandakan kelompok masyarakat yang mengantongi derajat kesejahteraan ekonomi rumah tangga paling tinggi atau tergolong mampu. Sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga sendiri terbagi dalam skala 1–10 mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa agenda pengendalian kuota subsidi BBM ini hendak diuji coba dalam kurun beberapa bulan mendatang sembari mengiringi proses pengkajian yang dijalankan pemerintah.
"Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu, gitu," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya turut menambahkan adanya potensi efisiensi pos anggaran subsidi imbas pembatasan daya serap tersebut. Kendati demikian, kalkulasi potensi penghematannya masih berada pada tahap pengkajian mendalam.
"Kira-kira ya sepersepuluhnya, kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Sementara itu, pihak pemerintah telah menetapkan pagu anggaran subsidi energi untuk tahun 2026 sebesar Rp210 triliun. Rincian alokasinya mencakup penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) senilai Rp25,1 triliun, pasokan subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp80,2 triliun, serta kompensasi listrik Rp104,6 triliun.
Menutup semester I/2026, akumulasi realisasi subsidi secara keseluruhan telah mengucur Rp116 triliun, atau merambat naik 25% (YoY) jika dibandingkan periode semester I/2025 yang berada pada angka Rp92,8 triliun. Secara spesifik untuk komoditas BBM, angka penyalurannya telah menembus 7,98 juta kiloliter hingga semester I/2026, alias naik 7,8% dari kurun yang sama di tahun sebelumnya sebesar 7,41 juta kiloliter. Di lain sisi, pendistribusian LPG 3 kg mencapai 3,56 juta kg atau tumbuh 2% dari angka 3,49 juta kg.
Untuk kurun tahun depan, pemerintah merancang alokasi belanja subsidi energi di angka Rp272 triliun dalam bingkai RAPBN 2027. Kendati besaran pagunya merangkak naik, pemerintah simultan meracik skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi, salah satunya menyasar produk Pertalite.
Wacana pembatasan transaksi Pertalite tersebut saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Keuangan bersanding dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah pengendalian penyaluran subsidi BBM ini juga mengandalkan keterlibatan PT Pertamina (Persero) guna menyediakan infrastruktur sistem baru demi menjamin keterpasangan subsidi tepat sasaran.
Adapun mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah berencana mematok alokasi belanja subsidi energi di level Rp272,9 triliun, atau melonjak 20% (YoY) dari proyeksi outlook 2026 sebesar Rp227,3 triliun.
Garis rinciannya, alokasi subsidi energi ini memayungi kelompok jenis BBM tertentu sejumlah Rp28,7 triliun atau meningkat dari outlook 2026 sebesar Rp26,4 triliun. Kemudian, dana subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg) menggelembung ke angka Rp114,1 triliun dari outlook 2026 senilai Rp90,4 triliun, serta subsidi listrik terkerek naik ke Rp130,1 triliun dari outlook tahun berjalan yang berkisar Rp110,4 triliun.
Pada momentum konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027, Jumat (14/8/2026), pemerintah menyebut volume target penyaluran subsidi jenis BBM tertentu berada di kisaran 20.097.500 kiloliter. Pada kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto menerangkan bahwa patokan target penyaluran ini bakal menyusut seiring berjalannya skema pengendalian subsidi.
"Pada pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi, termasuk salah satunya yang Pertalite. Mungkin itu salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di 2027," jelas Ferry pada konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (19/8/2026).