JAKARTA - Pemerintah menegaskan krusialnya kedaulatan data dan penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai tumpuan utama transformasi digital nasional. Langkah strategis ini penting guna memastikan inovasi teknologi menyetor nilai tambah nyata bagi sektor-sektor prioritas serta tak sekadar menjadi tren sementara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail membeberkan bahwa merujuk data Stanford, saat ini sebanyak 88% perusahaan telah memanfaatkan AI, sementara sisanya hanya tinggal menunggu giliran.
Menurut pandangannya, titik tekan saat ini bukan lagi pada pilihan untuk mengadopsi AI atau tidak, melainkan ke mana arah pengembangan teknologi tersebut bakal diarahkan.
Ia menguraikan bahwa AI kini telah bertransformasi dari sekadar generatif menjadi teknologi yang mampu bertindak menyerupai manusia dalam aspek pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan.
"Dia sensing, dia understanding, dia Act, dia tangkap semua gejala dan informasinya dipelajari, dia ambil keputusan," ungkap Ismail dalam International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2026, Rabu (26/8/2026).
Ismail menggarisbawahi pentingnya menciptakan nilai yang bermakna (meaningful value) dari AI di pelbagai sektor prioritas, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan demi mengikis kesenjangan daerah, hingga sektor agrikultur guna mengantisipasi dinamika perubahan cuaca nasional. Namun, tantangan utama tetap berada pada pemerataan konektivitas dan kedaulatan data nasional.
"228 juta warga dengan minimal 7 jam sehari memproduksi data setiap hari, apakah data ini sudah kami bisa manfaatkan, selama ini kami setor tiap hari ke platform global," ungkapnya.
Ia menandaskan kedaulatan bukan berarti mengisolasi diri atau berdiri sendiri, melainkan mengantongi kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan data di tingkat infrastruktur maupun platform.
Sehaluan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan, mengutarakan bahwa transformasi digital telah menyederhanakan 70% sistem pemerintahan. Ia menilai AI mesti dikelola sebagai aset strategis negara.
"AI saat ini sudah terus berkembang," ungkap Luhut.
Ia mengimbuhkan bahwa posisi geopolitik Indonesia yang non-blok membuka peluang bagi negara untuk menimba ilmu dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Luhut juga menyoroti pentingnya pedoman penggunaan AI demi mencegah risiko di masa mendatang.
Sebagai ilustrasi, pengaplikasian Government Technology (GovTech) yang diuji coba di Banyuwangi sukses mengidentifikasi 77% insentif subsidi yang salah sasaran (off target). Menurutnya, desain data yang presisi akan memangkas ketidakpastian sekaligus mendongkrak kredibilitas pemerintah.
"Kami harus berpartner dengan AI, karena ke mana pun lari akan ada AI," tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyetorkan catatan kritis mengenai potensi fenomena "bubble" pada teknologi AI, serupa dengan krisis bunga tulip di Belanda pada masa lampau.
"Dengan diagnosa-diagnosa dan kecurigaan bisa saja ya, karena AI bisa menjadi solusi dan jawaban dari banyak pertanyaan saat ini," ungkap Stella.
Guna memitigasi risiko tersebut, Stella menekankan peran institusi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengelola pengetahuan secara jangka panjang. Ia merumuskan tiga pilar utama bagi perguruan tinggi, yakni pembuatan pengetahuan, transmisi pengetahuan, dan pemanfaatan pengetahuan agar dampak AI terhadap sektor pendidikan dapat berkelanjutan secara long term.