JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merancang wencana untuk kembali mengaktifkan sistem penganugerahan penghargaan "Dokter Teladan" sebagaimana yang pernah eksis pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto.
"Dulu waktu zamannya Pak Harto, nama "Dokter Teladan" itu recognition-nya bagus sekali. Kami ingin membangun lagi sistem Dokter-Dokter Teladan ini, sehingga orang-orang yang bekerja di daerah itu memang mendapatkan rekognisi yang berbeda," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2026) yang dipantau melalui kanal Youtube TV Parlemen.
Budi menilai bahwa program tersebut sebagai suatu skema strategi jitu guna menyuplai bentuk rekognisi khusus sekaligus memperkuat aspek jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi para tenaga medis yang mengabdikan diri di wilayah daerah.
Lebih dari itu, program penghargaan ini diharapkan mampu membangun kembali sistem apresiasi yang memberikan implikasi nyata terhadap jenjang karier para tenaga kesehatan di pelosok daerah.
Di samping pemberian bentuk apresiasi moral semata, Menkes memberikan penegasan bahwa setiap tenaga medis yang sukses menyandang predikat Dokter Teladan bakal diberikan prioritas utama dalam mengakses jalur pendidikan jenjang spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) hingga jaminan jenjang peluang karier di lingkungan fasilitas kesehatan milik Kemenkes.
"Malah kalau perlu beasiswa pendidikan yang berbeda, dan kalau perlu saya bilang ke Pak Aco (Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya), bisa kerja di rumah sakit Kemenkes, gitu ya Pak Aco" ucapnya.
Menkes berkomitmen penuh untuk memperluas jangkauan kuota beasiswa pendidikan dokter spesialis serta program fellowship jenjang S2 bagi kalangan para dokter. Langkah strategis ini ditempuh sebagai upaya menuntaskan problem pelik seputar ketimpangan distribusi sebaran dokter di berbagai daerah.
"Jadi misal, kalau kami mau kasih beasiswa dokter gigi, kami nanti akan pastikan orang Jakarta susah dapatnya. Orang Jakarta yang dapat rekomendasi dari Nias, itu prioritas nomor dua. Karena biasa kan dia kabur habis 5 tahun, yang prioritas nomor satu adalah orang Nias," tegasnya.
Sebagai catatan latar belakang sejarah, inisiatif pemberian predikat penghargaan Dokter Teladan ini merupakan program populer yang pernah berjalan pada era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto, yakni mulai dari kurun waktu dekade 1970-an hingga tahun 1980-an, di mana anugerah tersebut disematkan kepada para dokter serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pelosok dan daerah terpencil.