PORTALENERGI.ID — Jakarta — Pemerintah menggenjot transisi energi lewat program ambisius pembangunan PLTS 100 GWp. Dalam tahap awal, sebanyak 14 proyek dengan total kapasitas 5.300 MWp telah disiapkan sebagai fondasi menuju target swasembada energi.
Langkah ini diyakini mampu mengoptimalkan potensi surya domestik yang melimpah, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit, serta memperluas akses listrik bersih ke wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Investasi Raksasa dan Dampak Ekonomi
Kebutuhan pendanaan program ini diproyeksikan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun. Dana sebesar itu menjadi peluang bagi investor dan lembaga pembiayaan untuk berkolaborasi dengan PLN serta pengembang swasta.
Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, mengingatkan skema pendanaan harus sehat dengan pembagian risiko yang proporsional. "Potensi efisiensi subsidi sebesar Rp73,9 triliun per tahun perlu didukung metodologi dan asumsi yang transparan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2026.
Perhitungan tersebut, lanjut Abra, wajib memasukkan biaya pembangunan jaringan transmisi, penyediaan baterai penyimpanan (BESS), pengaturan keseimbangan sistem, hingga kewajiban pembayaran kepada pembangkit eksisting.
Model Awal di Bali dan Kesiapan Jaringan
Salah satu proyek percontohan adalah pengembangan PLTS 1.000 MWp yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh di Bali. Proyek ini menjadi laboratorium bagi Indonesia untuk menguasai teknologi penyimpanan energi berskala besar.
Abra menegaskan potensi program ini hanya akan terwujud jika pembangunan PLTS menjadi bagian dari transformasi sistem kelistrikan menyeluruh, bukan sekadar penambahan kapasitas pembangkit. Karakter produksi PLTS yang bergantung pada cuaca perlu diimbangi penguatan transmisi, interkoneksi antarsistem, digitalisasi jaringan, dan fasilitas penyimpanan.
Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Dalam agenda transisi ini, pemerintah juga berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara sebesar 12,48 GW. Proses ini harus dilakukan terukur dan bertahap agar tidak mengganggu keandalan pasokan listrik nasional.
Peta jalan yang jelas diperlukan untuk menentukan pembangkit yang dipensiunkan, penyelesaian kontrak dengan produsen listrik swasta, sumber pembiayaan, serta perlindungan bagi pekerja dan daerah yang bergantung pada industri batu bara.
Peluang Industri Manufaktur Dalam Negeri
Program ini dinilai mampu menjadi pasar besar bagi industri panel surya, inverter, baterai, kabel, hingga jasa rekayasa dan konstruksi. Proyeksi penciptaan sekitar 5,5 juta lapangan kerja menunjukkan besarnya nilai ekonomi yang bisa diraup dalam negeri.
Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas, skala produksi, dan transfer teknologi agar industri komponen domestik mampu bersaing.
Abra menilai program ini merupakan ujian besar bagi kemampuan Indonesia mengelola transisi energi secara terencana. "Keberhasilannya harus tercermin pada penyediaan listrik yang semakin bersih, andal, dan terjangkau, sekaligus memperkuat industri nasional," pungkasnya.