Gus Ipul Buka Sejarah Tradisi Presiden Hadiri Muktamar NU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 09:54:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto [FOTO: NET].

JAKARTA- Ketua Panitia Pelaksana (Steering Committee) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, ada jejak tradisi kepala negara senantiasa hadir dan membuka gelaran Muktamar NU.

"Kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Muktamar NU memiliki sejarah panjang," katanya saat pidato pembukaan acara Muktamar di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Di depan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri agenda tersebut, Gus Ipul mengungkapkan Presiden Pertama RI Soekarno tercatat pernah membuka Muktamar NU secara langsung. 

Begitu pula Presiden ke-2 RI Soeharto yang memiliki keterikatan dengan Prabowo.

"Soeharto juga membuka Muktamar NU beberapa kali, salah satunya adalah Muktamar ke-27 di Situbondo yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Setelah era Orde Baru berakhir, deretan presiden terpilih tetap meneruskan agenda membuka Muktamar NU, seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dan hari ini sejarah itu berlanjut. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka oleh Presiden Republik Indonesia kedelapan, Bapak Prabowo Subianto," kata dia.

Gus Ipul berharap, partisipasi Prabowo pada acara tersebut menjadi sinyal positif bagi Nahdlatul Ulama maupun bangsa Indonesia.

Sebagai penutup pidato, Gus Ipul meniru gaya khas Prabowo yang gemar mencocokkan angka terkait pelaksanaan muktamar kali ini yang diresmikan oleh Prabowo sebagai presiden kedelapan.

"Kalau boleh sedikit bermain angka Bapak Presiden, Muktamar ke-35: 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan yang membuka (Muktamar) adalah Presiden kedelapan," katanya.

Muktamar ke-35 NU dilangsungkan di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-30 Agustus 2026, guna menetapkan nakhoda kepemimpinan Pengurus Besar NU untuk periode lima tahun mendatang. 

Di samping memilih jajaran pengurus periode 2026-2030, perhelatan ini juga mengkaji pelbagai hukum Islam kontemporer yang berkembang di kalangan warga Nahdliyyin.

Terkini