PORTALENERGI.ID — Tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT bergerak sejak gempa mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu (15/8). Mereka menyasar Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, dan Sikka.
Layanan Jemput Bola di Tengah Kondisi Ekstrem
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan timnya menggunakan skema jemput bola. Petugas membawa peralatan lengkap, mulai dari alat rekam dan cetak KTP-el, blangko, hingga perangkat Starlink untuk menjangkau daerah terdampak.
"Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan," ujar Teguh dalam keterangan resminya.
Di lapangan, petugas menghadapi medan berat. Jalanan berkelok tajam dengan kondisi bervariasi, dari hotmix, rusak, hingga berbatu. Ancaman gempa susulan juga masih membayangi selama proses pemulihan dokumen berlangsung.
Warga Rentan Jadi Prioritas Layanan
Para lansia, ibu yang mengurus akta kelahiran anaknya, hingga penyandang disabilitas memadati posko darurat yang dijadikan kantor sementara. Mereka datang untuk mendapatkan kembali dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana.
Seluruh proses penerbitan dokumen baru ini tidak dipungut biaya. Teguh menegaskan negara bertanggung jawab memastikan identitas warga tidak hilang meski bencana melanda.
"Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," tutupnya.
Dukungan dari Kementerian dan Psikolog Anak
Langkah pemulihan dokumen ini mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Ia bersama psikolog anak Kak Seto mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Selasa (25/8).
Kehadiran dokumen kependudukan menjadi pintu masuk bagi warga untuk mengakses bantuan sosial dan layanan kesehatan. Bagi anak-anak, dokumen ini juga menentukan kelancaran mereka untuk tetap bersekolah pascabencana.
Perbaikan data kependudukan pascagempa menjadi prioritas pemerintah daerah setempat, mengingat dokumen tersebut merupakan syarat utama pemulihan administratif bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.