JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) merancang skema pengusulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Presiden serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi menjamin ketersediaan dana tanggap darurat di tengah meningkatnya bencana alam, terutama gempa bumi, erupsi gunung api, dan kekeringan di tanah air.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, mengutarakan bahwa ketersediaan anggaran bantuan logistik maupun perlindungan sosial untuk penyintas bencana bergerak amat dinamis sehingga memerlukan fleksibilitas alokasi.
"Dana bencana ini kalau kita tidak cukup, kita mengajukan ABT, Anggaran Biaya Tambahan, ke Presiden. Nanti nilainya sesuai dengan kebutuhan dan dikaji bersama Kementerian Keuangan," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Ia memaparkan eskalasi bencana alam acap kali sulit diprediksi secara akurat dalam penyusunan anggaran reguler kementerian, sehingga mekanisme ABT menjadi langkah resmi yang sah menurut undang-undang guna merespons situasi mendesak.
Pola penambahan dana itu sebelumnya pernah dikucurkan pemerintah saat menangani dampak bencana hidrometeorologi berskala masif yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir tahun lalu.
Setidaknya pemerintah lewat Kemensos mendistribusikan total Rp2,5 triliun demi mengakselerasi pemulihan dampak bencana sekaligus meringankan beban warga terdampak di tiga provinsi tersebut.
Selanjutnya, dukungan bagi penyintas gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memerlukan intervensi logistik serta santunan besar, dialokasikan senilai Rp14,6 miliar untuk bahan pokok, kebutuhan pengungsi, serta santunan duka bagi korban jiwa maupun luka-luka.
Mensos Saifullah mengimbuhkan instansinya siap menyuplai kebutuhan penyintas erupsi gunung api di berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Karo Sumatera Utara (Gunung Sinabung), Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT, Gunung Ibu di Maluku, hingga sejumlah lokasi lainnya.
"Masih tersedia, mencukupi yang dari gudang logistik kementerian sosial, namun bencana datang kadang-kadang (mendadak) jadi belum kami rencanakan, karena itu sangat dimungkinkan untuk meminta tambahan dana," kata Mensos.
Ia menegaskan penanganan warga penyintas bencana di kawasan mana pun di Indonesia tetap diprioritaskan lewat penyaluran logistik, pembuatan posko pengungsian, hingga pembagian santunan bagi para korban.