JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan kunjungan Duta Kehormatan UNDP (United Nations Development Programme) Putri Mahkota Victoria dari Swedia, ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kunjungan tersebut berlangsung selama 5-6 September 2026, didampingi Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
“Dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kami junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kami, Astacita,” ujar Febrian dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pengalaman Lombok usai bencana gempa bumi dahsyat pada 2018 disebut memperlihatkan bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali apa yang telah hancur, melainkan turut membentuk masyarakat yang lebih siap menghadapi potensi guncangan di masa depan.
Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Swedia menyaksikan secara langsung bagaimana sarana infrastruktur publik tahan gempa yang dibangun kembali via Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan sokongan dana KfW, telah membantu memulihkan pelayanan vital sekaligus menanamkan ketangguhan pada fondasi fisik warga.
Namun, kata Febrian lagi, ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Diskusi Duta Kehormatan UNDP bersama para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di UPTD Bale KITA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah) memperlihatkan krusialnya peranan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terkhusus bagi warga yang sumber penghidupannya bergantung pada sumber daya alam dan sektor pariwisata.
Kunjungan ini turut menggarisbawahi bagaimana transformasi digital mampu memperluas jangkauan terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, berawal dari tingkatan masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran terkini.
Di Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota mempelajari SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), yakni platform digital yang digarap oleh UNDP bersama Kementerian Kesehatan lewat dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance.
Lewat pengintegrasian data terkait logistik vaksin, sistem tersebut dinilai membantu fasilitas kesehatan mengelola ketersediaan secara lebih efisien dan menyokong penyediaan layanan kesehatan esensial yang makin tepercaya.
Dalam agenda kunjungan di Jakarta sebelumnya, Putri Mahkota turut mengamati perkembangan kapasitas Indonesia pada bidang sains genom melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang memanfaatkan whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi serta surveilans penyakit.
“Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan,” kata Wakil Kepala Bappenas itu pula.
Di kawasan Gili Meno, rombongan delegasi mengeksplorasi solusi ekonomi biru yang mengaitkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian warga serta terobosan pembiayaan.
Gili Meno menjadi salah satu lokasi penerapan inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia. Indonesia tercatat menguasai sekitar 16 persen terumbu karang dunia yang menopang sektor perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, hingga perlindungan daerah pesisir.
Aktivitas pariwisata berbasis terumbu karang di Gili Matra (bagian Gili Meno di area ini) ditaksir mendatangkan hasil Rp9,5 triliun setiap tahunnya, sementara pendapatan harian warga pesisir masih berada di bawah 15 dolar Amerika Serikat (AS).
Guna membantu mengatasi risiko akibat ancaman perubahan iklim, Bappenas bersama UNDP telah memprakarsai skema parametric insurance atau asuransi parametrik yang sanggup menyuplai pembiayaan bagi masyarakat pesisir sewaktu suhu perairan meningkat hingga level yang berisiko serius terhadap terumbu karang.
Alokasi dana ini dinyatakan sanggup menopang pemulihan serta rehabilitasi terumbu karang secara cepat, sekaligus mendampingi pelaku usaha lokal menghadapi dampak gangguan akibat pemutihan karang (coral bleaching), yaitu lunturnya warna dan kehidupan pada karang saat mengalami tekanan akibat suhu air yang tidak normal dan terlampau hangat.
Lebih lanjut, agenda kunjungan ini juga memamerkan budi daya rumput laut sebagai contoh bagaimana aktivitas ekonomi mampu dikembangkan secara harmonis dengan lingkungan laut.
Dengan menyuguhkan alternatif sumber penghidupan yang bergantung pada kesehatan ekosistem pesisir, budi daya rumput laut membuktikan potensi ekonomi biru dalam mencetak pendapatan sekaligus mengokohkan ketangguhan lingkungan laut yang menjadi tumpuan warga.
Pada kunjungan pamungkas di Bayan, Lombok Utara, Duta Kehormatan UNDP tersebut mendalami pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta sokongan UNDP pada proses verifikasi area hutan adat melalui Program UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), lewat bantuan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia.
Lewat tatanan hukum adat awig-awig, masyarakat disebut terus menjaga kawasan hutan sembari mempertahankan tradisi dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun.
Berdasarkan pengalaman dari kunjungan ke Lombok, pihak UNDP menilai hal tersebut berarti membantu menerjemahkan sasaran global terkait iklim dan keanekaragaman hayati menjadi skema nyata yang sanggup menjangkau warga, menekan risiko investasi, serta memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat dan lingkungan alami.
Di samping itu, kunjungan tersebut juga menegaskan pentingnya menyambungkan kebijakan dan skema pembiayaan publik dengan investasi sektor swasta maupun kegiatan ekonomi lokal.
“Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella.