JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi adanya lonjakan harga cabai rawit di beberapa wilayah Indonesia, sehingga pemerintah bergegas menyiapkan skema mobilisasi cadangan dari kawasan surplus ke daerah yang mengalami kelangkaan.
Pemerintah berencana mengaktifkan kembali skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berkolaborasi dengan kelompok petani Champion Cabai demi mengalirkan pasokan ke kawasan berharga tinggi.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan langkah tersebut krusial dilakukan untuk merespons dinamika harga serta distribusi di lapangan.
"Untuk cabai rawit, berdasarkan informasi dari Kediri, saat ini terdapat dinamika harga dan pasokan yang perlu segera kami respons. Karena itu, kami ingin terkoneksi kembali dengan teman-teman Kementan untuk melihat wilayah mana yang dapat kami dukung melalui FDP," kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Berdasarkan data pemantauan Bapanas per 10 September 2026, rerata harga cabai rawit nasional bertengger di angka Rp81.052 per kilogram (kg), dengan angka tertinggi di Sulawesi Utara menyentuh Rp152.872 per kg dan terendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp56.604 per kg.
Lebarnya ketimpangan harga antarwilayah ini memicu pemerintah mempercepat distribusi silang antarwilayah.
Ketut menjelaskan, kelompok petani Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian (Kementan) akan kembali dilibatkan untuk mengawal distribusi dari sentra produksi berharga rendah ke daerah yang mengalami lonjakan.
"Misalkan di daerah di luar Jawa yang harganya relatif masih terjangkau, sehingga kami bisa FDP ke wilayah-wilayah yang harganya tinggi. Kami undang kembali para petani champion kami untuk membantu distribusikan ke wilayah-wilayah yang harganya relatif tinggi," ujarnya.
Skema FDP ini pernah direalisasikan pada triwulan I 2026 dengan total volume penyaluran mencapai 5.590 kg, mencakup pengiriman dari Enrekang ke Jakarta sebesar 3.150 kg, serta ke Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing 1.140 kg dan 1.300 kg.
Program ini terbukti ampuh menahan laju inflasi pangan pada April 2026, di mana cabai rawit menjadi salah satu komoditas penyumbang deflasi.
Adapun gejolak harga saat ini dipicu oleh kendala produksi akibat kemarau panjang, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti trips dan kutu kebul, hingga keputusan petani melakukan alih tanam.
Meski demikian, pihak Kementan menjamin ketersediaan produksi cabai rawit secara nasional tetap aman hingga akhir tahun.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto memperkirakan total produksi cabai rawit nasional pada September 2026 menembus kisaran 119 ribu ton.
"Untuk cabai rawit secara nasional itu produksinya di bulan September itu sekitar 119 ribu ton. Di Jawa Timur itu Banyuwangi standing crop yang ada sekarang sekitar 1.486 hektare. Kemudian di Sampang itu ada 1.691 hektare. Itu produksinya sudah mulai tinggi sekitar 5 ribuan," jelas Sudi.
Sudi menambahkan bahwa sentra produksi di Pulau Jawa seperti Temanggung, Brebes, dan Magelang diproyeksikan mulai memasuki masa panen untuk memenuhi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Kemudian untuk di daerah Jawa masih terpusat di Temanggung, Brebes, dan Magelang. Produksinya walaupun masih relatif rendah karena mungkin baru sebagian besar tanam, tapi nanti itu dapat mengatasi potensi adanya kenaikan menjelang hari Natal dan Tahun Baru," ucapnya.
Kementan memastikan jajaran petani Champion Cabai sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program FDP jika pemerintah kembali menggulirkannya secara serentak.
"Nah seandainya nanti ada program pemerintah untuk dapat melakukan distribusi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, artinya dari produksi yang ada. Mereka sudah bersiap untuk dapat membantu mengendalikan daerah-daerah yang harga cabai rawitnya tinggi. Mereka prinsipnya sudah siap untuk dapat membantu mensuplai daerah-daerah yang harganya cukup tinggi," pungkas dia.