Dalam perkembangan terbaru terkait kebijakan energi di Indonesia, harga elpiji melon mengalami kenaikan. Pada 15 Januari, harga eceran tertinggi (HET) untuk gas elpiji tiga kilogram (kg) yang sebelumnya dipatok di angka Rp 16 ribu kini naik menjadi Rp 18 ribu. Kebijakan ini memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, terutama di antara pelaku usaha mikro seperti pedagang gorengan.

Hadi, salah satu pedagang gorengan yang beroperasi di kawasan padat penduduk, mengaku kenaikan harga ini cukup memengaruhi operasional usahanya. Ia menilai bahwa kenaikan harga tersebut merupakan keputusan dari pemerintah pusat, dan sebagai warga negara, ia menganggap tidak ada pilihan lain selain mengikuti kebijakan tersebut.

"Mau bagaimana lagi, ini sudah keputusan pemerintah. Semahal apapun, masyarakat tetap beli, karena ini sudah kebutuhan," jelas Hadi ketika ditemui di tempat usahanya.

Bagi pelaku usaha kecil seperti Hadi, kenaikan harga elpiji memberikan tantangan baru dalam menjaga stabilitas bisnis. Tanpa menaikkan harga gorengan, risiko mengurangi pelanggan bisa jadi ancaman nyata. Untuk itu, strategi mengurangi ukuran gorengan menjadi alternatif sementara agar tetap bisa mempertahankan harga jual. "Kalau pedagang menaikkan harga, bisa mengurangi pelanggan. Jadi, kalau mau dapat hasil yang baik, kami harus bisa mengecilkan ukuran gorengan," tambahnya.

Kenaikan harga ini bukan hanya berdampak pada pedagang gorengan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas pada sektor lain yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar utama. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa jika kenaikan ini tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari pemerintah, kelangkaan elpiji bisa menjadi fenomena umum. Hadi mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, potensi penimbunan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dapat meningkat.

"Ini kan baru naik, warga belum mengeluhkan kelangkaan elpiji. Biasanya kalau harga mahal, banyak oknum yang bermain dan menimbun elpiji hingga langka. Untuk dinas yang membidangi, kami berharap jangan sampai elpiji langka," harap Hadi.

Meski kenaikan ini membuat sebagian masyarakat mengeluh, di sisi lain, pemerintah berupaya mendorong langkah ini sebagai bagian dari upaya penyesuaian harga energi yang lebih realistis. Pendapatan negara yang stabil diharapkan dapat mendukung berbagai program sosial dan ekonomi lainnya. Namun demikian, kenaikan harga tetap menjadi isu sensitif yang menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan tidak terjadi gejolak di tingkat masyarakat.

Melihat situasi ini, para pelaku usaha kecil seperti Hadi berharap ada subsidi atau solusi alternatif lain dari pemerintah. Ini terutama penting bagi mereka yang terus bergantung pada penggunaan elpiji sebagai energi utama dalam menjalankan bisnis sehari-hari. "Kami berharap ada subsidi atau bantuan lain agar usaha kecil tidak terlalu terbebani," kata Hadi menambahkan pandangannya terkait kenaikan harga.

Kenaikan harga elpiji secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi energi dan mencari alternatif lain dalam berkegiatan sehari-hari. Meski begitu, bagi pengusaha kecil yang tergantung dari bahan bakar ini, solusi bijak dari pemerintah diharapkan bisa segera hadir.

Sejalan dengan keluhan-keluhan ini, pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan energi yang lebih efisien serta mendorong diversifikasi energi agar bergantung pada satu sumber tidak selalu menjadi pilihan utama. Ini pun diharapkan dapat mengurangi tekanan harga yang kerap kali mengacaukan stabilitas ekonomi kecil-kecilan.

Sebagai penutup, di tengah fluktuasi harga energi, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi masyarakat. Pengawasan distribusi yang ketat, kebijakan penanggulangan yang efektif, serta dukungan bagi pihak yang terdampak menjadi prioritas untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah keterbatasan.