JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mengkaji kemungkinan untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. Sementara keputusan ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi berupa harga minyak yang lebih murah, ada berbagai faktor geopolitik dan teknis yang perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum Indonesia melangkah lebih jauh.

Sanksi Barat dan Dampaknya

Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat (AS) bersama negara-negara Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia akibat konflik yang berkecamuk dengan Ukraina. Sanksi ini tidak hanya menyasar produk minyak mentah, tetapi juga sektor pengapalan dan jasa asuransi terkait, yang pastinya berdampak langsung pada tata niaga internasional.

"Harus diingat juga bahwa sanksi negara Barat terhadap Rusia itu juga tidak hanya minyaknya, tapi juga berkaitan dengan pengapalan, terus juga perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi terhadap pengapalan itu," ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), seperti dilaporkan kepada detikcom pada Minggu, 12 Januari.

Potensi Tekanan Diplomatik

Menghadapi tekanan dari negara-negara Barat menjadi risiko nyata apabila Indonesia memutuskan untuk membeli minyak dari Rusia. Fabby menekankan bahwa pembelian minyak dengan harga lebih murah ini dapat memancing reaksi negatif yang berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia, khususnya dengan AS dan negara-negara Eropa.

"Apakah Indonesia siap menerima pressure dari negara-negara Barat? Artinya kita membeli minyak dengan harga murah tetapi punya implikasi hubungan kita dengan negara-negara itu, dengan Amerika, dengan Eropa," lanjut Fabby.

Keselarasan dan Efisiensi Kilang

Aspek teknis juga menjadi pertimbangan penting. Fabby menambahkan bahwa kilang-kilang di Indonesia mungkin tidak kompatibel untuk mengolah minyak Rusia. Pengolahan yang tidak optimal bisa mengurangi efisiensi produksinya.

"Jenis minyak Rusia bisa diolah di kilang kita? Kalau bisa di mana kilang itu dan berapa besar hasilnya," jelasnya.

Mempertimbangkan Biaya di Luar Finansial

Lebih jauh, tidak hanya pertimbangan finansial yang penting, tetapi juga dampak potensial pada hubungan internasional bisnis dan politik. Menurut Fabby, pemerintah perlu menilai secara keseluruhan biaya dan manfaat impor dari Rusia.

"Biaya itu artinya bukan hanya biaya finansial, tapi biaya-biaya lain: relasi, hubungan internasional, hubungan antar negara. Itu juga harus dipertimbangkan," tuturnya.

Dampak pada Hubungan dengan AS

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, juga menambahkan bahwa meskipun saat ini Indonesia tidak termasuk negara yang dilarang mengimpor dari Rusia, tetap ada risiko hubungan diplomatik yang dapat terganggu.

"Kalau misalnya masih berlaku, barangkali kalau membeli minyak tadi, itu akan mengganggu hubungan diplomatis terhadap Amerika dan Indonesia," kata Fahmy.

Sikap Indonesia di Blok BRICS

Pengumuman Indonesia resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) seakan membuka jalan baru dalam politik dan ekonomi Indonesia. Indonesia yang menganut azas politik bebas aktif dapat membuka kemungkinan kerja sama dengan berbagai negara, selama mengikuti aturan internasional.

"Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, di kantornya di Jakarta Pusat.

Tindakan Selanjutnya

Keputusan untuk mengimpor minyak dari Rusia memerlukan pertimbangan matang dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi ekonomi, teknis, hingga politik. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah tersebut membawa lebih banyak manfaat dibandingkan dampak negatif, termasuk potensi keretakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat.

Sebagaimana disoroti oleh para ahli, Indonesia harus siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan ini. Evaluasi menyeluruh dan diplomasi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menentukan langkah ke depan dalam upaya menjaga keamanan energi sekaligus menjaga hubungan internasional tetap kondusif.