Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau yang lebih dikenal dengan BNI, menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan akses keuangan yang diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh para PMI.

BNI, sebagai salah satu bank dengan jaringan global terbesar di Indonesia, sejak tahun 2015 telah aktif mendukung pemerintah dalam penyaluran KUR bagi PMI. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menjelaskan, “Dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran,” ungkap Royke dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jumat, 10 Januari 2025.

Sejak awal pelaksanaan program ini pada 2015 hingga akhir tahun 2024, BNI mencatatkan total penyaluran KUR PMI mencapai Rp900 miliar. Jumlah tersebut telah dinikmati oleh lebih dari 48 ribu debitur. BNI mengungkapkan bahwa kontributor terbesar untuk penyaluran KUR PMI ini adalah PMI yang berada di Taiwan, diikuti oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Pada tahun 2024 saja, realisasi penyaluran KUR untuk PMI mencapai Rp25 miliar, yang diberikan kepada lebih dari 900 debitur. Bunga yang dikenakan untuk KUR ini sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu sebesar enam persen per tahun, memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan solusi pembiayaan yang terjangkau.

Sistem penyaluran KUR PMI oleh BNI dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah serta merujuk pada peraturan kementerian atau badan terkait, dengan tetap memperhatikan analisa perbankan yang komprehensif. Royke menambahkan bahwa pihaknya berharap akan ada lebih banyak dukungan regulasi untuk mengoptimalkan penyaluran KUR bagi PMI ke depannya. “Isu yang membutuhkan dukungan KPPMI antara lain menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra-penempatan dan penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI,” jelas Royke.

Dukungan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) dianggap penting untuk dapat menjadikan KUR sebagai pilihan utama pembiayaan pra-penempatan serta menegaskan ketentuan tanpa biaya (zero cost) di negara penempatan PMI. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan akses ke pembiayaan yang adil dan tidak membebani.

Penyaluran KUR oleh BNI tidak hanya membantu para PMI dalam pembiayaan tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan layanan perbankan modern dengan lebih baik. Harapannya, ini dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan PMI, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif selama bekerja di luar negeri.

Komitmen BNI ini menunjukkan bahwa kerja sama antara sektor perbankan dan pemerintah dapat menghadirkan solusi finansial yang signifikan bagi rakyat, khususnya bagi mereka yang menjalani kehidupan sebagai pekerja migran. Pemerintah sendiri sedang berupaya memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI, sehingga target peningkatan dukungan pembiayaan ini dapat terealisasi dengan lebih optimal.