Kota Batu, Jawa Timur, kembali dikejutkan oleh kecelakaan tragis yang melibatkan sebuah bus pariwisata. Insiden yang terjadi pada Rabu (8/1/2025) ini melibatkan bus dengan rem blong dan menghantam belasan kendaraan di sepanjang Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Ir. Soekarno. Kecelakaan ini menambah deretan insiden transportasi di awal tahun 2025, setelah sebelumnya kecelakaan serupa di tol Pandaan menelan empat korban jiwa dan melukai belasan lainnya.

Menyikapi fenomena ini, Machsus Fawji, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengungkapkan bahwa kecelakaan ini merupakan indikasi adanya masalah mendasar dalam sistem keselamatan transportasi di Indonesia. "Kecelakaan ini bukan hanya kejadian biasa. Ini adalah cerminan dari sistem keselamatan yang kurang dijaga," ujar Machsus Fawji, Jumat (10/1/2025).

Gagalnya Sistem Manajemen Keselamatan

Menurut Machsus Fawji, dari perspektif keselamatan transportasi, insiden di Batu menunjukkan kegagalan dalam safety management system yang seharusnya dioperasikan secara efektif oleh pihak operator bus. Sistem manajemen ini mencakup manajemen risiko, kontrol keamanan, dan pelaporan insiden—komponen penting yang tampaknya diabaikan hingga menyebabkan rem blong pada bus sebagai penyebab utama kecelakaan.

Sebagai solusi, Machsus mengusulkan implementasi teori Haddon's Matrix. Teori yang dikembangkan oleh William Haddon pada 1970-an ini menawarkan pendekatan multidimensional untuk menganalisis kecelakaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebelum, selama, dan setelah kejadian. "Teori Haddon's Matrix relevan dengan kecelakaan ini. Kita harus selalu mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," tambahnya.

Revisi Regulasi dan Peningkatan Standar Keselamatan

Meschus menilai bahwa regulasi saat ini, termasuk uji KIR, belum cukup ketat. "Kita butuh aturan yang lebih tegas dan modern untuk memastikan bahwa semua bus yang beroperasi benar-benar aman atau laik fungsi," tegas Machsus. Ia menyarankan langkah-langkah progresif seperti penegakan standar keselamatan tertinggi dan revisi regulasi untuk memasukkan pelatihan wajib bagi pengemudi serta penggunaan standar keselamatan kendaraan yang lebih canggih dan komprehensif.

Untuk mengatasi masalah teknis, beliau menyarankan integrasi sistem pemantauan yang lebih luas. Sistem ini tidak hanya mencatat data perjalanan, tetapi juga memonitor kondisi kritis kendaraan seperti tekanan rem dan suhu mesin. "Penerapan predictive maintenance bisa sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi," ujar Machsus. Prediktif dan proaktif, pendekatan ini sangat sejalan dengan teori keselamatan terkini.

Peningkatan Pengawasan dan Standar Inspeksi

Machsus juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas dan frekuensi inspeksi mandiri oleh operator dengan supervisi yang lebih ketat dari pihak berwenang. "Pemerintah harus mengkaji ulang dan memperkuat regulasi keselamatan kendaraan dengan menetapkan standar yang lebih tinggi dan mengharuskan teknologi keamanan canggih sebagai persyaratan," jelasnya.

Menurut Machsus, pelatihan kesadaran keselamatan bagi pengemudi harus diperkuat. Hal ini mencakup simulasi keadaan darurat dan manajemen krisis agar pengemudi siap menghadapi situasi tak terduga di lapangan. Selain itu, beliau menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan insiden yang efektif dan transparan, yang memungkinkan adanya tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan.

Penegakan Hukum yang Ketat

Lebih jauh, Machsus menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat sebagai deterensi bagi semua pihak terkait, baik pengemudi maupun operator bus. Pemberian sanksi berat yang memberikan efek jera sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan pengguna transportasi darat.

Melalui pemahaman mendalam dan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan keselamatan transportasi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, menghindari tragedi serupa yang dapat merenggut nyawa dan menimbulkan kerugian besar.