Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak 2015, BNI telah mengucurkan dana KUR sebesar Rp 900 miliar untuk lebih dari 48 ribu debitur, membuka peluang bagi para PMI untuk memulai usaha sebelum dan setelah bekerja di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi PMI, yang digalakkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan pekerja migran.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menegaskan bahwa dukungan ini akan terus berlanjut. "Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran," kata Royke dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari 2025. Sebagai bank dengan jaringan global terbesar di Indonesia, BNI mengambil peran aktif dalam penyaluran KUR kepada PMI, dengan Taiwan menjadi kontributor terbesar, disusul oleh Jepang, Hong Kong, dan Singapura, Kamis, 9 Januari 2025.

Pada tahun 2024, BNI menargetkan realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 25 miliar untuk lebih dari 900 debitur, dengan bunga yang dibayarkan oleh PMI sebesar 6 persen per tahun, sesuai ketentuan pemerintah. Penyaluran ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan pemerintah dan peraturan kementerian atau badan terkait, serta melalui analisis yang cermat dari pihak perbankan.

"Dukungan regulasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) sangat penting untuk mengoptimalkan penyaluran KUR PMI ke depan,” jelas Royke. Ia menyoroti beberapa isu yang memerlukan dukungan KPPMI, seperti menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra-penempatan, serta penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI.

Menariknya, BNI juga memberdayakan PMI melalui berbagai program edukasi dan pelatihan. Pada tahun 2024, BNI akan mengadakan edukasi keuangan bagi PMI di Hong Kong dan memberikan beasiswa kepada mereka di Universitas Terbuka. Selain itu, BNI mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan kegiatan business matching dan memperkenalkan produk-produk unggulan ke pasar internasional.

“Potensi pemberangkatan PMI ke depan cukup besar, sehingga penyaluran pembiayaan dapat berjalan lancar,” tambah Royke. Fakta ini menunjukkan keberhasilan BNI dalam memfasilitasi PMI untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau.

Sebagai salah satu pelaku usaha yang konsisten dalam menyalurkan KUR, BNI memandang langkah ini sebagai wujud nyata dari usaha untuk menghadirkan layanan keuangan bagi PMI. Lebih dari sekadar penyedia kredit, BNI berperan sebagai mitra strategis bagi para pekerja migran yang berjuang untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka lembaran baru dalam hidup mereka.

Pemerintah, melalui dukungan BNI, membuktikan bahwa akses ke pembiayaan yang mudah dan terjangkau merupakan salah satu kunci sukses bagi PMI dalam memulai dan mengembangkan usaha. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak PMI yang berdaya dan mandiri secara finansial, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

BNI terus berinovasi dan kalah kreatif dalam menghadirkan produk dan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan PMI. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membangun fondasi yang lebih kokoh bagi pemberdayaan ekonomi pekerja migran, sekaligus menjadi model bagi lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan peran mereka sebagai penopang pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dengan merangkul PMI melalui berbagai macam program dan layanan, BNI optimis dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi yang tangguh dan inklusif, di mana setiap pekerja migran memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.