Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dengan menyiapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu proyek besar yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan adalah pembangunan jalan tol Agungblijen atau disebut juga tol Kepanjen-Tulungagung. Proyek ini ditargetkan untuk menghubungkan Kecamatan Kepanjen di Kabupaten Malang hingga Kabupaten Tulungagung, melintasi wilayah Blitar.

Proyek jalan tol Agungblijen ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Timur, membantu mengurai kemacetan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Namun demikian, proyek ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, khususnya di Kabupaten Tulungagung.

Dampak mencolok dari pembangunan tol ini adalah akan terlewatinya 43 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Desa-desa tersebut adalah bagian dari Kecamatan Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Kedungwaru, Tulungagung (Kota), Boyolangu, dan Gondang. Pembangunan tol ini menghendaki penggusuran sejumlah lahan dan bangunan, yang mana tentu menimbulkan berbagai respons dari masyarakat setempat.

Menurut salah seorang narasumber yang merupakan penduduk Desa Sumberejo Kulon di Kecamatan Ngunut, "Kami memahami pentingnya pembangunan infrastruktur untuk kemajuan daerah, namun kami juga berharap agar prosesnya adil dan tidak merugikan warga," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan harapan masyarakat setempat agar pemerintah memberikan ganti rugi yang layak dan memperhatikan aspirasi masyarakat terdampak.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikabarkan sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat yang berpotensi terdampak proyek ini. Konsultasi publik telah dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapat informasi yang akurat dan transparan mengenai rancangan proyek, serta dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, proses pembebasan lahan kerap kali menjadi tantangan tersendiri dalam proyek-proyek serupa. Konflik antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat lokal tidak jarang terjadi, terutama terkait dengan masalah ganti rugi lahan dan relokasi penduduk. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar masyarakat yang terkena dampak tidak merasa dirugikan.

Tol Kepanjen-Tulungagung ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pengembangan daerah Jawa Timur. Diharapkan, akses yang lebih baik akan membuka peluang baru di sektor pariwisata, perdagangan, dan industri, serta meningkatkan investasi di daerah tersebut. Namun, manfaat ini tentu harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan penanganan dampak sosial secara cermat.

"Dengan adanya jalan tol ini, kami berharap bisa lebih mudah mengakses layanan kota dan membuka berbagai peluang ekonomi baru. Tapi, kami perlu memastikan bahwa kehidupan kami setelah proyek ini tetap layak," tambah kepala desa dari salah satu desa terdampak.

Pembangunan jalan tol Agungblijen ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara melalui infrastruktur transportasi yang memadai. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan jaringan tol Trans Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan kemudahan pengiriman logistik di seluruh Pulau Jawa.

Sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga didesak agar tidak mengabaikan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ini. Diharapkan berbagai pihak terkait, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan dukungan yang tepat, tol Agungblijen dapat menjadi amunisi penting dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan regional. Namun demikian, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat mengelola dampak pembangunan dengan adil dan transparan. Maka dari itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat, proses ganti rugi yang adil, serta perencanaan matang terkait relokasi dan penanganan dampak sosial menjadi kunci utama keberhasilan dari proyek strategis ini.