Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menetapkan target ambisius untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia hingga mencapai 6.500 kilowatt-hour (kWh). Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 8%.

Saat ini, konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih berada di kisaran 4.500 kWh hingga 5.000 kWh. Bahlil menilai, angka ini terlalu rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. "Jika kita hanya meningkatkan konsumsi listrik menjadi sekitar 5.500 kWh, maka pertumbuhan ekonomi kita akan stagnan di kisaran 6%," ungkap Bahlil. "Namun, untuk mencapai pertumbuhan 8%, konsumsi listrik harus didorong ke 6.000 hingga 6.500 kWh per kapita."

Pentahapan ini bukan sekadar menaikkan angka konsumsi semata, melainkan juga akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Apalagi, menurut Bahlil, peningkatan konsumsi listrik merupakan fondasi penting untuk mendukung berbagai program industrialisasi dan investasi strategis di Tanah Air.

Terkait hal ini, Kementerian ESDM sedang gencar mempersiapkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. RUPTL bertujuan menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 71 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan. "Kami merencanakan peningkatan kapasitas ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan infrastruktur energi yang andal. Ini penting bukan hanya untuk sektor rumah tangga tetapi juga untuk sektor industri dan investasi strategis lainnya," jelas Bahlil.

Strategi meningkatkan konsumsi listrik juga diharapkan dapat beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana untuk menambah rabat dan mensubsidi tarif listrik guna mempermudah akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan listrik yang mencukupi bisa lebih merata.

Lebih jauh, Bahlil menambahkan bahwa pemerintah sedang dalam tahap finalisasi berbagai kerangka kebijakan yang mendukung ketercapaian target ini, termasuk di dalamnya kebijakan tariff electricity yang lebih kompetitif bagi industri. Harapannya, kebijakan tersebut juga mampu menarik lebih banyak investasi asing untuk dapat berkembang di Indonesia, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian ESDM, penambahan kapasitas listrik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konsumsi namun juga untuk membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi permintaan listrik yang diproyeksikan meningkat pesat, seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

Meskipun infrastruktur energi yang lebih baik dapat mendukung tujuan ekonomi, tantangan besar tetap ada. Perluasan infrastruktur kelistrikan membutuhkan investasi yang sangat besar dan koordinasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kendala terkait efektifitas distribusi listrik terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi.

Di saat yang sama, peran serta masyarakat dalam menyukseskan program ini tidak boleh dikesampingkan. Edukasi untuk menggunakan listrik secara efisien dan integrasi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menyelaraskan dengan target kebijakan energi bersih yang diusung oleh pemerintah.

Dengan berbagai langkah dan kebijakan strategis yang akan dilaksanakan, Bahlil optimis bahwa Indonesia dapat mencapai konsumsi listrik 6.500 kWh per kapita. Hal ini diharapkan bisa menjadi penopang batu loncatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Pemerintah berkomitmen bahwa peningkatan konsumsi listrik ini akan menjadikan ekonomi kita lebih kompetitif. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," pungkas Bahlil.

Dengan program ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan daya saing nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang lebih kuat dan mandiri di kancah global. Program ini akan diawasi secara ketat agar benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.