Jakarta - Pemerintah Indonesia terus bergerak maju dalam mempersiapkan infrastruktur dan layanan vital di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk layanan perbankan yang akan segera tersedia di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pengembangan fasilitas ini menjadi prioritas untuk mendukung ekosistem bagi penduduk yang akan pindah ke Nusantara.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa layanan perbankan di IKN direncanakan akan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026. "Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN," ujarnya dalam siaran pers Otorita IKN, Senin, 20 Januari 2025.

Perencanaan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN akan dimulai pada tahun 2028. Basuki mengungkapkan bahwa pada Januari 2025, pemerintah akan memetakan lokasi-lokasi spesifik untuk memulai pembangunan jalan serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dalam forum internasional seperti G20, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepastian perpindahan ibu kota ke IKN. Seiring dengan itu, status Jakarta juga akan berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK)," tambah Basuki.

Basuki juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. "Akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN," katanya penuh optimisme.

Langkah pemindahan ini tentu saja memerlukan dukungan dari sektor lain, termasuk sektor perbankan. Pada Jumat, 17 Januari 2025, Basuki Hadimuljono mengadakan pertemuan dengan sejumlah investor perbankan. Antara lain, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Central Asia (BCA).

Pemerintah berharap inisiatif ini dapat mempercepat investasi sektor perbankan di IKN. Basuki menyatakan, "Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN, sehingga layanan keuangan yang memadai dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang akan tinggal di sana."

Pembangunan fasilitas perbankan di IKN dianggap strategis, sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menciptakan kota yang modern, berkelanjutan, dan efisien. Dengan layanan perbankan yang siap beroperasi, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat, mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari di ibu kota baru.

Langkah tersebut juga menunjukkan kesiapan IKN sebagai pusat baru pemerintahan, menandakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga menyediakan layanan dasar yang esensial bagi warga. Proses ini akan mendukung transisi Indonesia menuju era baru, dengan harapan besar bahwa Nusantara akan menjadi pusat pengembangan yang penting di Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari langkah strategis ini, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan sangat krusial. Kerja sama antara pihak pemerintah dengan institusi keuangan dipandang sebagai kunci untuk mewujudkan visi Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang tangguh.

Dengan pembangunan IKN yang terus berjalan, akan ada banyak peluang yang terbuka bagi investor, pekerja, dan masyarakat umum yang tertarik dengan visi sebuah kota pintar dan berkelanjutan. Dukungan layanan perbankan di IKN tidak hanya akan memfasilitasi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga akan menarik investasi lebih lanjut ke dalam wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan semua aspek pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, menampilkan Nusantara sebagai simbol kemajuan dan keunikan Indonesia di mata dunia.