BANJARMASIN - Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi publik di wilayahnya. Salah satu upaya terbaru adalah pengajuan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mendukung operasional Bus Trans Banjarbakula, sebagai moda transportasi andalan masyarakat Kalsel. Langkah ini diinisiasi oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan melalui kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, dan diterima oleh Komite BPH Migas yang diwakili oleh anggota komite Saleh Abdurahman dan Eman Salman, serta Koordinator Pengaturan BPH Migas, Anwar Ropiq. Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas mengenai mekanisme pengajuan serta realisasi tambahan kuota solar subsidi untuk layanan transportasi publik, seperti Bus Trans Banjarbakula.

Dukungan Penuh untuk Transportasi Publik

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, mengapresiasi dukungan dari BPH Migas terhadap kebutuhan transportasi publik di Kalimantan Selatan. "Kami sangat mengapresiasi langkah BPH Migas dalam mendukung tambahan kuota BBM subsidi ini. Dengan adanya tambahan kuota, kualitas layanan dan aksesibilitas masyarakat di wilayah Banjarbakula dapat ditingkatkan," jelas Kartoyo.

Peningkatan kuota BBM subsidi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional Bus Trans Banjarbakula, yang menjadi solusi transportasi andalan di wilayah tersebut. Selain membahas soal kuota, Komisi III DPRD Kalsel juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, sehingga benar-benar digunakan untuk kepentingan transportasi publik.

Peningkatan Kuota BBM Tahun 2025

Menanggapi pengajuan dari DPRD Kalsel, Anwar Rofiq, Koordinator Pengaturan BPH Migas, memberikan kabar baik terkait peningkatan kuota BBM subsidi untuk tahun 2025. "Alhamdulillah, kuota kita naik di tahun 2025. Jadi insyaallah nanti kebutuhan 4 KL Trans Banjarbakula dapat kita penuhi," ungkap Anwar.

Kuota BBM subsidi untuk wilayah Kalimantan Selatan akan meningkat signifikan, dari 307.844 kiloliter (KL) menjadi 380.291 KL. Penambahan kuota ini dirancang untuk mencakup permohonan dari Dinas Perhubungan Kalsel guna mendukung operasional Bus Trans Banjarbakula. Selain itu, SPBU tertentu nantinya akan ditunjuk sebagai titik pengisian bahan bakar subsidi untuk menjamin kelancaran operasional transportasi publik.

Anwar juga menyampaikan bahwa tambahan kuota ini adalah hasil dari koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kalsel dan DPRD Kalsel, yang secara aktif menyuarakan kebutuhan masyarakat.

Harapan Komisi III dan Masyarakat

Komisi III DPRD Kalsel berharap hasil dari pertemuan ini dapat segera terealisasi, sehingga dapat mendukung masyarakat Kalimantan Selatan dalam memenuhi kebutuhan transportasinya. Tambahan kuota BBM subsidi diharapkan dapat memperkuat layanan Bus Trans Banjarbakula, yang tidak hanya menjadi solusi transportasi tetapi juga berpotensi mengurangi kemacetan dan polusi di wilayah perkotaan.

“Setelah kita bertemu dengan pihak BPH Migas, kita telah mendapatkan solusi dalam hal penambahan kuota BBM untuk Bus Trans Banjarbakula dan akan kita bicarakan dengan pihak Pertamina bagaimana solusi yang terbaik. Dengan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi, kami optimis layanan ini akan semakin maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat,” kata H. Kartoyo.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kalsel juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program transportasi publik ini dengan beralih menggunakan Bus Trans Banjarbakula dalam kegiatan sehari-hari. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat diyakini akan membuat layanan ini semakin optimal.

Dengan tambahan kuota yang dialokasikan, diharapkan Trans Banjarbakula dapat menyediakan layanan yang lebih sering dan tepat waktu bagi penumpang. Selain itu, diharapkan penambahan kuota BBM subsidi ini juga berpotensi menekan biaya operasional, sehingga tarif bagi penumpang tetap terjangkau.

Melalui langkah ini, Kalimantan Selatan berharap dapat memberikan layanan transportasi yang berkualitas dan dapat diandalkan, sesuai dengan visi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur publik yang modern dan ramah lingkungan. Tambahan kuota BBM subsidi bagi Trans Banjarbakula diharapkan dapat menjadi angin segar bagi perkembangan moda transportasi publik di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan.