Petani

Pemerintah Tetapkan HPP Jagung Rp 5.500 per Kg Mulai 7 Februari 2025: Langkah Strategis untuk Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Tetapkan HPP Jagung Rp 5.500 per Kg Mulai 7 Februari 2025: Langkah Strategis untuk Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani
Pemerintah Tetapkan HPP Jagung Rp 5.500 per Kg Mulai 7 Februari 2025: Langkah Strategis untuk Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 7 Februari 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) Nomor 18 Tahun 2025. Penetapan ini diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani jagung dalam negeri, guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

"Penetapan HPP jagung ini didasarkan pada hasil Rakortas Menko Bidang Pangan yang berlangsung pada awal Januari lalu," ujar Arief Prasetyo Adi, Kepala NFA, dalam pernyataannya di Jakarta. "Pada saat itu, disepakati bahwa HPP jagung akan dinaikkan menjadi Rp 5.500 per kilogram, dengan mempertimbangkan musim panen jagung."

Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga jagung serta mendukung kesejahteraan petani yang seringkali terdampak oleh fluktuasi harga pasar. Arief lebih lanjut menambahkan, "Penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan serta memastikan harga jagung tetap kompetitif bagi industri hilir. Dengan HPP sebesar Rp 5.500 per kg, kami berharap keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga."

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan bahwa proyeksi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada triwulan pertama 2025 dapat mengalami peningkatan signifikan. Produksi diperkirakan mencapai 4,81 juta ton, meningkat 1,4 juta ton atau 41,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,40 juta ton.

Pada Januari 2025, proyeksi produksi diharapkan mencapai 1,33 juta ton, dengan peningkatan lebih lanjut pada bulan Februari hingga mencapai 1,39 juta ton, dan puncaknya pada bulan Maret dengan produksi sebesar 2,08 juta ton. Arief menekankan bahwa peningkatan produksi ini harus diimbangi dengan penyerapan oleh pemerintah, "Hasil produksi petani jagung ini harus diserap oleh pemerintah menjadi cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker. Jadi dengan HPP ini kita semua tentunya berharap sedulur petani mendapatkan harga yang baik, pada saat yang sama Bulog mampu memperkuat stok jagung pemerintah yang nantinya digunakan untuk intervensi stabilisasi."

Untuk tahun 2025, Bulog ditargetkan untuk menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering. Target ini setara dengan sekitar 5,8 persen dari total proyeksi produksi jagung nasional sebesar 17,7 juta ton. Selain itu, penyaluran cadangan dalam bentuk Stabilisasi Harga dan Pasokan untuk Harga (SPHP) jagung ditargetkan mencapai 250 ribu ton.

Penetapan HPP yang baru ini juga sejalan dengan usaha pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kebijakan harga minimum ini, diharapkan para petani akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka, sementara harga jagung tetap dapat terjaga pada tingkat yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, dengan memberikan harga yang stabil dan adil untuk petani, Arief berharap bahwa ketidakstabilan yang sering terjadi di pasar jagung dapat dihindari. "Langkah ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk petani, sekaligus untuk memastikan ketersediaan jagung yang cukup bagi kebutuhan domestik," tambahnya.

Melalui kebijakan ini, bukan hanya petani yang diuntungkan, tetapi juga konsumen yang bisa mendapatkan jagung dengan harga lebih stabil. Semua langkah ini diambil dalam kerangka memastikan ketahanan dan keamanan pangan yang lebih baik di Indonesia. Dengan cadangan yang kuat dan harga yang stabil, pemerintah berharap masyarakat dapat terhindar dari gejolak harga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan secara menyeluruh.

Ke depan, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan memantau perkembangan harga serta ketersediaan jagung di pasar. "Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Arief.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index