JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengemukakan usulan inovatif yang mengundang perhatian: penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara dalam aktivitas sehari-hari mereka. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa aturan penggunaan sarana dan prasarana jalan adalah hak setiap individu. "Semua orang memiliki hak yang sama, tidak ada yang membedakan di antaranya, kecuali didasarkan pada peraturan yang berlaku," ujar Djoko.

Fenomena Pengawalan Pejabat yang Mengganggu

Usulan ini muncul dari keresahan masyarakat atas seringnya pengawalan pejabat yang mengganggu lalu lintas. Selama ini, tujuan utama pengawalan adalah memastikan keamanan kendaraan yang dikawal. Namun, kemacetan dan meningkatnya polusi udara di Jakarta menuntut solusi baru, salah satunya adalah mendorong para pejabat untuk menggunakan transportasi umum.

Kemacetan di jalanan Jakarta, yang diperparah oleh pengawalan bersirene, telah lama menjadi permasalahan yang menjengkelkan. Sebagai catatan, pengawalan seharusnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, bukan untuk pejabat setingkat menteri atau di bawahnya. Kebiasaan pejabat menggunakan mobil dinas dengan pengawalan ini dianggap ironi oleh masyarakat pengguna setia transportasi umum.

Transportasi Umum Jakarta yang Memadai

Menengok pada kondisi transportasi di Jakarta, kota metropolitan ini sudah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik dan memadai. Infrastruktur seperti Transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan Jaklingko sudah tersedia dan menghubungkan berbagai pusat bisnis serta pemerintahan dengan daerah pinggiran, ruang publik, dan ruang terbuka hijau. Hal ini menunjukkan bahwa layanan transportasi umum di Jakarta sudah cukup merata, meski belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat negara.

"Di negara lain, para pejabat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari," tambah Djoko, merujuk pada kebiasaan pejabat publik di berbagai negara maju. Melihat tren ini, sudah saatnya Indonesia mengikuti langkah serupa.

Manfaat Penggunaan Transportasi Umum bagi Pejabat

Pejabat yang memilih untuk menggunakan transportasi umum dapat memberikan contoh positif bagi masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah dan atas. Kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dampaknya, baik layanan maupun kualitas transportasi umum akan lebih diperhatikan dan terus meningkat. Pejabat yang rutin menggunakan transportasi umum tentunya akan merasakan sendiri pengalaman dan kualitas layanan, sehingga perbaikan bisa segera dilakukan bila diperlukan.

Selain itu, peralihan masyarakat ke transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Emisi karbon dari kendaraan umum tentu lebih rendah dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan oleh banyak kendaraan pribadi. Dengan demikian, kualitas udara akan membaik, mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Saatnya Mengutamakan Transportasi Umum

Dengan mengedepankan transportasi umum sebagai pilihan utama, Indonesia dapat mencapai dampak positif secara luas, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Penurunan tingkat kemacetan dan polusi, serta peningkatan kualitas layanan transportasi umum, adalah beberapa keuntungan yang dapat direalisasikan melalui kebijakan ini.

Inisiatif ini adalah langkah signifikan menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan pejabat yang memberikan contoh, diharapkan masyarakat dari berbagai kalangan akan lebih termotivasi untuk beralih menggunakan transportasi umum dalam kesehariannya. Ini adalah momentum yang tepat untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam bermobilitas di kota-kota besar Indonesia.