JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan penundaan proses prakualifikasi pelelangan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Keputusan ini disampaikan secara resmi dengan nomor 01/BPJT/GILMW.2/2025 pada 4 Februari 2025. Kebijakan ini menambah daftar panjang tantangan dalam pengembangan infrastruktur strategis Bali tersebut, yang sebelumnya sudah melewati banyak tahapan sejak 2019.

Latar Belakang Penundaan

Sebagaimana tercantum dalam pengumuman resmi yang dikutip pada Selasa, 11 Februari 2025, BPJT menyatakan, "Diberitahukan kepada calon peminat prakualifikasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi bahwa proses prakualifikasi ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Jadwal pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi akan diumumkan kemudian."

Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian evaluasi atas situasi prakualifikasi yang hanya diikuti oleh satu peserta pada proses sebelumnya. Peserta tersebut, PT Bangun Sarana Agung, dinyatakan tidak lulus prakualifikasi berdasarkan surat panitia pelelangan nomor 11/BPJT/L/GLMW/2024 tertanggal 22 Mei 2024.

Sejarah Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi

Wacana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi mulai diperbincangkan sejak 2019. Proposal pertama kali diajukan pada Juli 2019, dan proyek ini secara resmi memperoleh izin prinsip pada Februari 2020, diikuti persetujuan pemrakarsa pada September di tahun yang sama. Setelah menyelesaikan dokumen studi kelayakan pada November 2020, proyek ini memasuki fase persiapan lelang pada Februari 2021.

Namun, proses prakualifikasi yang dilaksanakan pada Mei 2021 dan permintaan proposal pada November 2021 belum membuahkan hasil yang memadai, sehingga penetapan pemenang lelang yang direncanakan Maret 2022 dan penandatanganan perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha harus ditunda.

Evaluasi dan Langkah Terbaru

Melihat berbagai hambatan yang dihadapi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Investasi (DJPI) mengajukan permohonan Legal Opinion kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jamdatun) terkait perubahan rencana pengusahaan tol ini. Surat nomor HK0601-DP/95 tertanggal 26 Maret 2024 menjadi tindak lanjut untuk melakukan evaluasi dokumen dan penyusunan draf final oleh Jamdatun.

DJPI juga berpartisipasi dalam market consultation pada 9-10 Juli 2024 dengan investor dan lembaga pembiayaan untuk mempertajam pemahaman akan kebutuhan proyek ini.

Perkembangan Estimasi Biaya

Revisi estimasi biaya pembangunan juga menjadi salah satu faktor signifikan dalam penundaan ini. Awalnya diestimasikan sebesar Rp24,98 triliun, biaya proyek tersebut kini meningkat menjadi Rp26,31 triliun. Di sisi lain, porsi dukungan pemerintah drastis berkurang dari 100 persen menjadi hanya 10 persen. "Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika signifikan dalam pendanaan proyek yang perlu diantisipasi lebih lanjut," ujar seorang narasumber dari DJPI yang tidak ingin disebutkan namanya.

Perspektif Masa Depan

Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan menunjang perekonomian Bali harus melalui serangkaian evaluasi dan penyesuaian kembali sebelum bisa memasuki tahap pengadaan ulang. Meski begitu, BPJT optimistis dapat memastikan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, investor, dan lembaga pembiayaan, demi kelancaran dan keberhasilan proyek ini.

"Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan proyek ini sesuai dengan timeline yang diperbarui, mengingat tol ini sangat strategis bagi pengembangan wilayah Bali. Komunikasi aktif dengan stakeholder menjadi kunci," tukas seorang pejabat BPJT dalam kesempatan yang berbeda.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, BPJT diharapkan segera memberikan informasi terbaru kepada calon partisipan dan masyarakat luas mengenai kelanjutan proyek ini. Langkah-langkah berikutnya masih dinantikan demi memastikan pengembangan infrastruktur ini bisa segera terealisasi guna meningkatkan daya saing daerah.