JAKARTA - Kementerian Agama mengalokasikan anggaran lebih dari Rp85 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan serta layanan keagamaan di Aceh yang terdampak banjir bandang melalui berbagai program pada tahun anggaran 2025 dan 2026.

“Bencana telah merusak sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga layanan publik keagamaan. Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas belajar dan beribadah dengan baik,” ujar Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hak Asasi Manusia dan Hukum Faisal Ali Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Faisal mengatakan bantuan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana kembali mendapatkan layanan pendidikan dan keagamaan yang memadai.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyalurkan anggaran sebesar Rp46,38 miliar guna mempercepat pemulihan sektor pendidikan yang terdampak bencana.

Bantuan tersebut diberikan kepada 131 madrasah swasta, 169 madrasah negeri, 18 pondok pesantren, ribuan guru dan tenaga kependidikan, perguruan tinggi keagamaan, serta mahasiswa yang terdampak.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga berbagai sarana penunjang pemulihan seperti alat kebersihan, mesin semprot air, generator set, tenda darurat, meubelair, hingga perangkat pembelajaran yang rusak akibat banjir.

Pada tahun anggaran 2026, komitmen tersebut kembali dilanjutkan dengan alokasi dana sebesar Rp14,24 miliar.

Selain membantu 24 madrasah swasta, anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun kembali MIN 5 Pidie Jaya yang hanyut akibat terjangan banjir.

Di sektor layanan keagamaan, Kementerian Agama mengalokasikan Rp24,46 miliar melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk mendukung pemulihan fasilitas keagamaan masyarakat.

Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 64 Kantor Urusan Agama (KUA), bantuan kepada 65 masjid dan 20 musala, distribusi 6.000 mushaf Al Quran, serta pemulihan berbagai sarana keagamaan lainnya yang terdampak.

Faisal mengungkapkan perhatian Menteri Agama terhadap Aceh telah ditunjukkan sejak masa tanggap darurat bencana berlangsung.

Bahkan, sebagian sisa anggaran satuan kerja Kementerian Agama pada akhir Tahun Anggaran 2025 turut diarahkan untuk membantu lembaga pendidikan dan keagamaan yang terdampak.

Menurut dia, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut melalui sinkronisasi data serta perencanaan bersama berbagai pihak agar pemulihan madrasah, pesantren, masjid, musala, dan KUA dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim mengapresiasi partisipasi masyarakat Aceh yang menghibahkan lahan untuk pembangunan kembali sejumlah madrasah dan KUA yang hanyut akibat banjir.

“Ini menunjukkan semangat gotong royong masyarakat Aceh yang luar biasa. Dukungan tersebut sangat membantu percepatan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan,” katanya.

Upaya penanganan KUA yang hanyut akibat banjir di Kabupaten Gayo Lues juga terus dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan pemerintah, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Alokasi lebih dari Rp85 miliar yang disiapkan Kementerian Agama merupakan bagian dari program pemulihan yang lebih luas.

Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri, kebutuhan penanganan sektor Kementerian Agama di Aceh mencapai Rp1,836 triliun untuk pembangunan kembali madrasah, pesantren, rumah ibadah, dan sarana layanan keagamaan lainnya.