JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun saat ini diberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, Qodari menjelaskan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan dan tata kelola program MBG.

"Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang setop dulu," kata Qodari merespons pernyataan soal isu penghentian MBG di sejumlah sekolah.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menanggapi informasi mengenai penghentian operasional sejumlah SPPG. Menurut dia, moratorium yang diberlakukan hanya berlaku untuk pembangunan dapur MBG yang baru.

"Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi, di mana ada rencana untuk moratorium pembangunan, persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran, top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG," jelasnya.

Saat ditanya mengenai batas waktu moratorium pembangunan SPPG baru, Qodari mengatakan hal itu akan ditentukan berdasarkan kebijakan BGN dan keputusan lebih lanjut dari Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Ia menambahkan proses evaluasi dan perbaikan masih terus dilakukan guna memastikan program tersebut dapat mencapai sasaran utamanya, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan moratorium pembangunan SPPG baru dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola program MBG.

Selain itu, langkah tersebut juga mencakup penyesuaian penerima manfaat serta pembenahan dapur MBG yang telah beroperasi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6), Nanik mengatakan moratorium akan dilaksanakan secepat mungkin untuk mendukung pemerataan penyaluran MBG dan meningkatkan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," kata Nanik.