JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan proyek yang dikerjakan dengan bantuan TNI merupakan pekerjaan yang tidak dapat dijangkau atau dilaksanakan oleh kementerian maupun pihak lain karena berbagai keterbatasan.

Menurut Maruli, TNI tidak mengambil alih proyek yang tersedia ataupun memilih pekerjaan tertentu untuk dikerjakan. Keterlibatan TNI dilakukan ketika proyek tersebut sulit direalisasikan oleh pihak yang seharusnya menangani.

"Bukan proyek itu diambil duluan baru kita milih, enggak, yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," kata Maruli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, saat menjawab pertanyaan terkait fenomena keterlibatan TNI dalam sejumlah urusan di luar bidang pertahanan.

Ia mencontohkan proyek di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang kerap menghadapi kendala pelaksanaan karena nilai proyek relatif kecil, sementara kebutuhan transportasi dan logistik sangat besar.

Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat proyek-proyek di daerah terpencil sering kali sulit menarik minat pihak yang akan mengerjakannya.

"Nilai proyek misalnya Rp200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias gitu. Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu," kata dia.

Selain menjelaskan soal proyek pembangunan, Maruli juga menanggapi isu mengenai keterlibatan TNI dalam upaya pencegahan aksi begal di sejumlah wilayah.

Menurut dia, TNI hanya ditempatkan di titik-titik yang dinilai rawan sebagai langkah pencegahan agar pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

"Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin," kata dia.