JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Hingga data per 10 Juni 2026, realisasi serapan anggaran tersebut tercatat baru menyentuh angka 13,51 persen atau setara dengan nominal Rp1,15 miliar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur memaparkan laporan pencapaian data tersebut dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kami baru 13,51 persen," ujar Fitrah.

Fitrah mengemukakan bahwa pihak kementerian tetap menaruh rasa optimistis yang tinggi untuk bisa menggapai target penyerapan yang dipatok pada Juli 2026.

"Saya masih optimis kami bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Pada saat ini, langkah instruksi verifikasi terhadap calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sudah berjalan ke sekitar 300 ribu rumah.

Jumlah target yang sedang diverifikasi tersebut diambil dari akumulasi total kuota keseluruhan yang dipatok mencapai sebanyak 400 ribu unit rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kami bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Fitrah juga menambahkan informasi mengenai pelaksanaan fisik program BSPS yang ditargetkan bisa rampung 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP sengaja meluncurkan program BSPS ini sebagai sebuah terobosan strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Untuk kuota berjalan pada tahun 2026 ini, jumlah alokasi BSPS melonjak drastis menjadi 400.000 unit dari jumlah sebelumnya yang hanya 45.000 unit pada 2025.

Lonjakan kuota yang sangat besar tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Di samping lonjakan kuota, jalannya program BSPS sekarang disokong penuh oleh proses digitalisasi mulai dari pengusulan hingga monitoring lapangan.

Adanya inovasi baru berupa mekanisme pemilihan toko terbuka juga dinilai sukses memicu efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja program tersebut.

Hasil dari penghematan belanja anggaran itu kemudian dialihkan kembali untuk diserahkan kepada warga berbentuk tambahan pasokan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS ini tidak sekadar menitikberatkan fokus pada aspek peningkatan kualitas bangunan fisik semata.

Lebih dari itu, pelaksanaan program perumahan swadaya ini diklaim mampu menyumbang dampak positif yang luas bagi perputaran roda ekonomi masyarakat.

Pihak kementerian ingin memastikan warga dapat hidup di rumah yang layak sekaligus merangsang laju pertumbuhan ekonomi produktif di wilayah daerah.

Pada akhirnya, program jaminan hunian dari pemerintah ini diharapkan mampu membuka ketersediaan lapangan kerja baru dan menyajikan manfaat langsung bagi warga.