JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen penuh dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pihak kementerian menaikkan alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat sebesar 28,84 persen menjadi Rp667,92 miliar untuk rencana kerja Tahun Anggaran (TA) 2026.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memaparkan hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis.

Nilai total anggaran yang dialokasikan tersebut setara dengan 26 persen dari keseluruhan pagu kegiatan teknis kementerian yang menyentuh angka Rp3,297 triliun.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2025, alokasi anggaran ini meningkat sekitar 28,84 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp511,9 miliar," kata Rohmat di depan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

Rohmat menjelaskan bahwa lonjakan stimulus fiskal di tingkat masyarakat ini nantinya akan didistribusikan secara padat karya ke berbagai wilayah.

Penyaluran dilakukan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis komunitas, serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif demi menggerakkan roda ekonomi desa.

Di samping itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial serta memberikan pendampingan intensif bagi kelompok tani hutan (KTH).

Pemerintah juga bakal melibatkan warga secara aktif dalam sistem patroli bersama guna mengantisipasi sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan belanja pro-rakyat tersebut diintegrasikan ke dalam program prioritas nasional keenam yang berfokus pada percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Langkah ini juga menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah sengketa terkait penguasaan lahan adat yang berada di dalam kawasan hutan.

Di sisi lain, untuk mendukung kluster makro nasional, Kemenhut tetap menyelaraskan sisa anggaran teknisnya yang bernilai lebih dari Rp2,3 triliun.

Anggaran jumbo ini dipakai untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, melalui skema ketahanan pangan berbasis hutan atau agroforestry.

Melalui kombinasi kenaikan anggaran berbasis masyarakat serta penguatan ketahanan hijau ini, Kemenhut merasa sangat optimistis terhadap arah kebijakan masa depan.

Pengelolaan pangkalan hutan ke depan diyakini tidak hanya mampu menjaga kelestarian ekologi tetapi juga menjadi motor utama penggerak ekonomi rakyat.