JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen kuat untuk menata kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Proses pembenahan serta pengaturan ulang regulasi program tersebut ditargetkan dapat rampung sepenuhnya dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat menghadiri agenda rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Selama masa satu bulan itu, Zulhas berkomitmen membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan sempat diperjualbelikan di lapangan.

Langkah ini juga mencakup pemetaan sekolah penerima, pembenahan kualitas dapur, hingga proses verifikasi laporan mengenai data para penerima manfaat MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Agenda penataan ulang program MBG ini menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap aneka kendala yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.

Munculnya berbagai macam hambatan pada operasional program MBG tersebut dilaporkan telah menuai perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memaparkan bahwa pihaknya tengah mengeksekusi sejumlah langkah strategis untuk efisiensi anggaran.

Upaya pengetatan anggaran dijalankan agar program ini tidak membebani keuangan negara, tanpa mengurangi target pemenuhan gizi para penerima manfaat.

Langkah perdana yang dieksekusi adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap aktivitas pembukaan titik serta operasional dapur baru.

Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditinjau ulang kelayakannya oleh pihak BGN.

Penataan ini ditujukan untuk mengukur kesesuaian antara kapasitas layanan dapur dengan jumlah riil penerima manfaat pada masing-masing wilayah.

BGN juga membekukan pendaftaran dapur baru karena sebaran lokasi fasilitas penunjang tersebut saat ini dinilai masih terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Strategi berikutnya adalah melaksanakan refocusing penerima manfaat agar program intervensi pemenuhan gizi ini lebih menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Proses evaluasi menyeluruh dijalankan terhadap total jumlah kuota penerima manfaat program yang saat ini dilaporkan menyentuh kisaran 63 juta orang.

Di samping itu, pihak BGN juga bakal memperketat sistem pengawasan terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2026, fokus utama program akan lebih diarahkan pada aspek peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar target kuantitas.

Evaluasi berkala dilakukan demi menjamin seluruh dapur yang beroperasi telah mematuhi petunjuk teknis serta mempunyai kapasitas layanan memadai.

Nanik menyatakan bahwa program MBG adalah amanah besar karena bertujuan mendongkrak gizi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah.