JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membawa dampak besar.

Sistem yang terbangun di dalam program nasional tersebut diklaim memiliki kemampuan mumpuni dalam menumbuhkan berbagai basis kelompok pelaku usaha baru di daerah.

Pernyataan mengenai dampak positif terhadap sektor perekonomian riil tersebut disampaikan secara langsung oleh Muhaimin dalam sebuah agenda pertemuan di Jakarta, Kamis.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga, sehingga petani untung dari proses MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bu Nanik juga menyampaikan MBG dalam waktu singkat bisa membantu mengatasi harga telur di Jawa Timur, bukan hanya telur, harga-harga sayur berkat MBG juga berhasil mengatasi fluktuasi inflasi di Jawa Timur," kata Menko PM Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menegaskan bahwa esensi dasar dari pelaksanaan Program MBG ini sejatinya menyasar pada agenda pemberdayaan aspek ekonomi bagi kalangan masyarakat bawah.

Langkah ini dinilai sangat beralasan mengingat jumlah perputaran uang yang beredar di dalam operasional program kerja ini terhitung berada dalam skala yang sangat besar.

Oleh sebab itu, peredaran modal belanja yang masif tersebut sudah sepatutnya mampu menyajikan kontribusi nyata serta memberikan dampak kesejahteraan yang luas bagi mereka.

"Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik BGN menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka," ujarnya.

Muhaimin juga memberikan penekanan khusus agar proses penataan serta perbaikan manajemen operasional Program MBG ke depan wajib berkiblat pada satu basis data tunggal.

Sistem pemetaan penerima bantuan disarankan mengacu penuh pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program perlindungan sosial ini lebih tepat sasaran.

Langkah integrasi basis data tersebut dinilai menjadi kunci vital untuk mengoptimalkan agenda pemberdayaan bagi warga kategori miskin serta kelompok miskin ekstrem.

"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dilakukan BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, jadi prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat, ada di dalam DTSEN ini," ucap Menko Muhaimin Iskandar.

Lebih lanjut, Menko PM menjelaskan bahwa penyempurnaan sistem tata kelola program gizi ini juga harus menyelaraskan diri dengan aturan regulasi yang tercantum di dalam Instruksi Presiden.

Aturan hukum yang dimaksud adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang memuat tentang program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia.

Di dalam regulasi tersebut, terdapat dua buah poin mendasar yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan roda pelaksanaan operasional dari program jaminan makan gratis ini.

Poin pertama mengatur secara ketat agar kelompok warga kategori miskin dan miskin ekstrem diposisikan sebagai penerima manfaat yang paling utama.

Sementara untuk poin yang kedua, arah kebijakan program diwajibkan untuk memprioritaskan pembangunan ekosistem yang menunjang pemberdayaan bagi kaum miskin tersebut.

"Jadi kesimpulannya, saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, sekaligus akal sehat, dan tangan dingin, saya yakin tangan dingin Kepala BGN Bu Nanik bisa menjalankan program ini dengan baik, Insya Allah," tutur Menko PM Muhaimin Iskandar.