JAKARTA - Ombudsman RI (ORI) menilai bahwa sistem pengawasan internal yang belum berjalan maksimal menjadi pemicu utama rendahnya mutu pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah.

"Ini diperparah dengan sikap dan paradigma dari sebagian besar perilaku penyelenggara pelayanan publik yang memosisikan diri sebagai pihak yang ingin dilayani dan bukan melayani," kata anggota Ombudsman RI Partono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa peran Ombudsman selaku lembaga pengawas eksternal sangat krusial agar proses evaluasi dapat berjalan lebih independen serta objektif.

Fungsi utama dari lembaga ini adalah memantau jalannya pelayanan publik yang dikelola aparatur negara, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, hingga pihak swasta yang memegang mandat pelayanan umum.

Partono menegaskan, pembentukan Ombudsman ditujukan untuk mencegah sekaligus memberantas tindakan malaadministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mendongkrak mutu kualitas pelayanan negara.

"With demikian, setiap warga negara memperoleh keadilan, rasa kesejahteraan yang semakin baik bisa terlaksana," ujarnya.

Dalam mewujudkan misi besar tersebut, ORI tengah menggencarkan program edukasi anti-malaadministrasi serta mengupayakan akses pelayanan publik yang setara dan ramah bagi kelompok penyandang disabilitas.

Melihat kondisi yang ada, Partono meminta warga untuk berani mengadukan setiap bentuk pelanggaran wewenang, pungutan liar, ataupun kelalaian prosedur yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ke kantor Ombudsman.

"Semua pelayanan di Ombudsman tidak dipungut biaya, alias gratis, nol rupiah," ujar Partono.

Warga yang menemukan indikasi pelanggaran dapat mengirimkan laporan secara gratis melalui saluran telepon resmi, pesan WhatsApp, surat elektronik, situs web, atau dengan berkunjung langsung.