JAKARTA - Pemerintah baru saja menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan solar hingga akhir tahun 2026. Langkah tersebut menjadi penolong yang sangat dinantikan bagi dompet masyarakat luas yang belakangan ini terus terkikis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa stok BBM berada dalam kondisi yang aman untuk memastikan daya beli masyarakat tetap berjalan dan tidak ambruk di tengah kenaikan ekonomi global yang serba-tidak pasti.

Namun, jika kami bersedia menepikan sejenak laporan-laporan optimis di atas kertas meja birokrat dan mulai turun ke jalanan, realitas yang tersaji justru berbicara sebaliknya. Pernyataan aman dari pemerintah seolah berbanding terbalik dengan kondisi riil yang mencekik masyarakat hari ini.

Menahan harga bensin bersubsidi ternyata tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sebab, di sudut lain SPBU, kenaikan harga BBM nonsubsidi justru melonjak drastis tanpa ampun.

Ironisnya, lonjakan harga itu terjadi di tengah kondisi upah minimum (UMR/UMK) yang stagnan dan sama sekali tidak sebanding dengan kenaikan harga komponen energi tersebut.

Bagi jutaan buruh pabrik dan pekerja kantoran, hantaman itu menjadi hal yang sangat mencekik, memicu ketimpangan baru yang kian memperlebar jarak antara pendapatan nyata dan biaya hidup yang harus dikeluarkan setiap bulan.

Suatu hal yang seringkali luput dari kalkulasi pembuat kebijakan adalah pemahaman bahwa BBM bukan hanya sekedar ”alat” atau komoditas cair pengisi tangki kendaraan. Energi adalah urat nadi perekonomian. Ketika harga BBM nonsubsidi naik, semua harga ikut naik, dari biaya logistik, tarif transportasi online, hingga bahan pokok di pasar menjadi naik.

Ketika bahan bakar untuk kendaraan komersial dan logistik mahal, biaya distribusi logistik bahan pangan otomatis akan terkerek naik. Tidak butuh waktu lama bagi para penyedia jasa layanan transportasi online untuk ikut melakukan penyesuaian tarif demi menutup pembengkakan biaya operasional para mitranya.

Dampak paling kasatmata tentu saja akan bermuara di pasar-pasar tradisional. Harga bahan pokok, mulai beras, minyak goreng, telur, hingga sayur-mayur, perlahan tapi pasti ikut merangkak naik.

Bagi buruh dengan gaji pas-pasan, inflasi terselubung itu adalah monster yang menakutkan. Pengeluaran harian mereka untuk makan siang di warteg atau ongkos berangkat kerja mendadak membengkak, sedangkan angka yang tertera pada slip gaji bulanan mereka tetap membeku tanpa ada tanda-tanda perubahan.

Situasi itu kemudian melahirkan fenomena sosiologis baru di kota-kota besar. Banyak pekerja kelas menengah ke bawah yang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, bukan untuk pamer atau gaya hidup mewah. Pilihan itu murni diambil demi efisiensi waktu dan menekan biaya mobilitas.

Di tengah keterbatasan transportasi publik yang belum terintegrasi dengan baik hingga ke kawasan penyangga atau zona industri, motor adalah satu-satunya mobilitas tercepat bagi pekerja agar tidak terlambat diabsen oleh fingerprint.

Namun, kalkulator finansial mereka kini telah mencapai batas maksimalnya pekerja yang sebelumnya secara sadar memilih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax demi menjaga performa mesin kendaraan, kini terpaksa menelan idealisme tersebut.

Mereka rela mengorbankan waktu istirahat yang berharga, berpanas- panasan, dan berdiri dalam antrean yang mengular panjang di lajur BBM bersubsidi demi mendapatkan selisih harga yang sangat jauh.

Fenomena beralihnya konsumsi itu memicu sentimen di sebagian kalangan masyarakat. Muncul narasi-narasi yang menuduh bahwa pemilik kendaraan pribadi itu tidak tahu diri dan merebut jatah energi yang seharusnya menjadi hak milik masyarakat miskin.

Tuduhan tersebut jelas keliru dan tidak adil. Kelas pekerja mengambil pilihan pahit itu bukan karena ingin merebut hak orang miskin atau ingin berbuat curang. Mereka terpaksa karena upah mereka sudah tidak sanggup untuk menutup biaya operasional harian jika harus tetap bertahan pada BBM nonsubsidi.

Mereka terpaksa ikut mengantre di jalur subsidi karena upah minimum mereka sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk menutup biaya operasional harian jika harus dipaksakan tetap bertahan pada kepungan BBM nonsubsidi. Itu adalah mekanisme bertahan hidup yang paling rasional ketika pengusaha dan pemerintah tidak kunjung menaikkan standar upah yang layak.

Jika gelombang migrasi konsumen dari nonsubsidi ke subsidi itu terus dibiarkan tanpa ada perubahan struktural pada sektor pengupahan, bom waktu ekonomi tinggal menunggu waktu. Kuota bensin bersubsidi yang dialokasikan negara terancam jebol sebelum tahun 2026 berakhir. Ketika kuota itu jebol, APBN kembali terjebak dalam lingkaran setan instabilitas energi.

Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi sepanjang tahun ini, masyarakat bawah dan kelas pekerja tidak lagi hanya butuh sekadar janji manis atau kepastian bahwa harga BBM tidak akan naik lagi hingga akhir tahun ini. Menjaga harga barang bersubsidi tetap stabil hanyalah obat pereda nyeri sementara, bukan penyembuh penyakit utamanya.

Lebih dari itu, kaum buruh, pekerja industri, dan pegawai kantoran membutuhkan kepastian hukum dan ekonomi yang jauh lebih substansial. Mereka butuh kepastian bahwa keringat yang mereka keluarkan setiap hari di dalam ruang-ruang pabrik, proyek konstruksi, hingga meja-meja kantoran memiliki nilai tukar yang layak untuk bertahan hidup secara bermartabat.

Selama formulasi upah minimum (UMR) di Indonesia masih dihitung dengan angka yang kaku dan mengabaikan inflasi riil kebutuhan pokok di pasar, setiap pasang surut harga energi global akan selalu menempatkan kelas pekerja sebagai korban pertama yang paling menderita.