JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan bahwa angka kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh 282,7 juta jiwa atau mencakup 98,62 persen dari seluruh penduduk Indonesia, dengan total pemanfaatan fasilitas kesehatan mencapai 725,3 juta kunjungan sepanjang tahun 2025.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menerangkan keberhasilan ini memperlihatkan bahwa Program JKN kian memperkokoh andilnya sebagai basis pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bugar sekaligus produktif, di samping tetap mempertahankan kelangsungan program lewat pengelolaan serta situasi finansial yang solid.

“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo, sapaan Prihati Pujowaskito, pada paparan publik "Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025" di Jakarta pada Kamis (2/7/2026).

Lebih jauh, ia memaparkan terdapat di atas 725,3 juta total pemanfaatan fasilitas kesehatan selama tahun 2025, atau jika dirata-ratakan berada di kisaran lebih dari 1,9 juta layanan per hari.

Nilai tersebut, menurutnya, mengindikasikan besarnya kepercayaan warga terhadap Program JKN, berbarengan dengan meluasnya akses masyarakat pada akomodasi kesehatan.

Demi memberikan kemudahan akses, instansinya terus menggulirkan transformasi digital lewat penyediaan Aplikasi Mobile JKN, kanal administrasi via WhatsApp (WA) PANDAWA, hingga fasilitas Care Center 165.

Di samping itu, ia mengimbuhkan bahwa BPJS Kesehatan turut meningkatkan kemitraan dengan instansi kesehatan yang saat ini telah merangkul 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 faskes penunjang di seantero negeri.

Dari sisi finansial, Pujo menyebutkan bahwa total aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir tahun 2025 berada pada angka Rp30,04 triliun, yang setara dengan kecukupan bayar proyeksi klaim selama 1,88 bulan mengacu pada aturan yang berlaku.

Sementara itu, perolehan investasi DJS Kesehatan berada di angka Rp3,94 triliun, yang ia nilai menggambarkan tata kelola keuangan yang penuh kehati-hatian demi menjamin kelangsungan Program JKN.

Oleh karena itu, pada laporan tahun buku 2025, BPJS Kesehatan sukses memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk yang ke-12 kali secara beruntun.

Pujo mengutarakan bahwa impak positif dari Program JKN ini pun ikut menggerakkan sektor perekonomian nasional.

Mengacu pada hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN menyumbang kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sampai Rp129 triliun sekaligus membuka berkisar 3,5 juta lapangan kerja baru.

Hasil riset tersebut pun membuktikan bahwa Program JKN sukses membebaskan sekitar 8,1 juta orang dari jerat kemiskinan pada rentang waktu 2018-2019, serta mengamankan kurang lebih 16 juta jiwa dari ancaman kemiskinan akibat tingginya biaya pengobatan.

Bukan itu saja, tiap kenaikan satu persen dari jumlah kepesertaan JKN diproyeksikan sanggup mendongkrak pengeluaran per kapita warga hingga 2,71 persen, menambah angka harapan hidup sampai tiga tahun, dan memicu produktivitas masyarakat secara luas.