JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution memberikan peringatan agar program pelatihan bagi para calon manajer koperasi desa lebih diarahkan pada peningkatan keahlian manajerial yang substantif.

"Penanaman disiplin tentu penting, tetapi orientasi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas substantif pengelolaan koperasi," kata Maneger.

Menurut Maneger, seorang manajer koperasi desa sangat membutuhkan bekal kemampuan untuk memimpin organisasi, memahami laporan keuangan, merancang strategi bisnis, hingga menciptakan jaringan ekonomi desa. Oleh sebab itu, seluruh materi yang diajarkan dalam pelatihan wajib diselaraskan dengan kebutuhan tersebut.

Langkah menyiapkan manajer koperasi desa dinilai sebagai program yang strategis bagi penguatan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, evaluasi yang objektif dan total wajib dilakukan setelah lima orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Evaluasi mendalam tersebut dinilai harus menyentuh aspek metode pengajaran, standar keselamatan peserta, hingga tata kelola pelaksanaan kegiatan demi mencegah terulangnya kejadian yang sama.

Maneger menambahkan bahwa peninjauan ulang juga harus menyasar kecocokan kurikulum dengan kompetensi riil manajer koperasi, serta memastikan porsi aktivitas fisik tetap proporsional dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.

Selain itu, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, ketersediaan tim medis, kesiapan penanganan situasi darurat, keterbukaan evaluasi internal, hingga pemenuhan hak-hak seluruh peserta selama pelatihan juga menjadi poin penting yang harus dievaluasi.

Sebagai badan pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI akan terus memantau dan mengawasi jalannya program ini sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

Jika ditemukan indikasi maladministrasi baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, Ombudsman RI siap membuka investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation).

Fokus dari investigasi tersebut akan diarahkan pada pemenuhan kelengkapan administrasi serta kepatuhan terhadap prosedur baku, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan di lapangan, hingga prosedur penanganan kondisi darurat.

Ia memperingatkan, apabila hasil evaluasi memperlihatkan adanya cacat mendasar dalam penyelenggaraan dan rekomendasi perbaikan diabaikan, pihak penyelenggara sebaiknya menghentikan sementara program hingga seluruh standar keselamatan, tata kelola, dan perlindungan peserta dipenuhi.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program yang bertujuan membangun kapasitas sumber daya manusia justru kembali memakan korban," ujarnya.

Maneger juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya lima peserta tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap nyawa manusia sangat berharga, sehingga tragedi ini harus menjadi pelajaran mahal agar program pembangunan tidak mengorbankan keselamatan jiwa peserta.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menghentikan latihan dasar kemilitaran (latsarmil) bagi para peserta program SPPI yang disiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa pihaknya telah mengubah pendekatan pelatihan tersebut menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan latsarmil lagi," kata Rico.

Rico menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini diambil setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan evaluasi total terhadap sistem pembelajaran pascameninggalnya lima peserta. Ia memastikan porsi latihan fisik dan materi kemiliteran dalam program tersebut akan dikurangi.