JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan utama dalam proses suksesi pimpinan tertinggi Bank Indonesia (BI).
Mata uang garuda mencatatkan depresiasi secara tahun berjalan, bahkan asumsi kurs pada RAPBN 2027 diperkirakan bergerak menuju level keseimbangan baru.
Tekanan kurs tersebut berdampak langsung pada harga barang impor, terutama sektor energi akibat dipengaruhi dinamika kebijakan moneter global serta memanasnya geopolitik dunia.
Kondisi tersebut membuat sensitivitas pergerakan nilai tukar terhadap postur APBN meningkat, di mana setiap depresiasi Rp100 per dolar AS melebarkan angka defisit.
Kebijakan pengendalian rupiah pun mendominasi uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Gubernur BI Destry Damayanti serta calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman di DPR.
Sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan batas psikologis pelemahan mata uang nasional sekaligus menekankan pentingnya mengembalikan rupiah ke level fundamentalnya.
"Mulai dari Malaysia, Thailand, kami bisa cross-check apa penyebabnya nilai tukar ini lemah di kawasan khususnya kami di Indonesia. Apakah intervensinya, apakah daya belinya, apakah faktor geopolitiknya, apakah dukungan ekonomi, dan selanjutnya itu menjadi faktor yang dominan?," terang politisi Partai Nasdem ini dalam fit and proper test Gubernur dan Deputi Gubernur Senior BI, Rabu (26/8/2026).
"Jadi tantangan Ibu adalah mengembalikan nilai tukar yang sekarang Rp17.700 harus kembali kepada nilai tukar sesuai dengan fundamental ekonominya, yaitu Rp16.500," kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.
"Kalau enggak ada perubahan, masih menggunakan teori-teori lama yang sudah dijalankan BI bertahun-tahun dan terbukti stabilitas yang kami capai adalah stabilitas pelemahan rupiah," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas rupiah dapat dipelihara lewat penguatan pasar uang serta penyerapan bauran kebijakan makroprudensial secara seimbang.
"Ini yang mungkin menjadi salah satu target saya ataupun cita-cita saya ke depan, kami mempunyai pendalaman pasar uang dan valas yang makin dalam. Karena Indonesia ini sedang bertumbuh, apalagi dengan target pemerintah 8%, pasti akan butuh financing yang besar," ujarnya dalam fit and proper test.
"Itu kami kembalikan kepada perbankan. Per Agustus itu sudah ada [sekitar] Rp450 triliun kembali dananya ke perbankan. Kalau kami lihat, memang Himbara [himpunan bank milik negara] mendapatkan insentif KLM yang paling besar," terangnya.
Sementara itu, Aida S. Budiman menilai pemulihan kinerja neraca pembayaran dan transaksi berjalan memegang peranan kunci agar pergerakan rupiah tidak tertekan berlebihan (overshoot).
"Di 2026 secara total, ini masih forecast, mudah-mudahan bisa membaik. Ini juga overall balance-nya masih mengalami negatif," papar Aida.
"Jadi kami jaga sekitar 10%-an moving average-nya supaya tidak overshooting. Tetapi, tren daripada pasar itu tidak bisa kami hindari. Apabila pasar trennya terdepresiasi, yang penting jangan terdepresiasi terlalu tinggi," ujarnya.
Sejumlah lembaga riset ekonomi memproyeksikan rupiah masih berpeluang volatil pada rentang Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS akibat pelebaran defisit transaksi berjalan.
